Pematangsiantar - Direktur Eksekutif Fitra Sumatera Utara, Rurita Ningrum mengatakan, meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Pematangsiantar tahun 2019 sebesar Rp 90 miliar setara dengan sembilan persen dari APBD daerah itu.
"Terjadi perubahan antara pendapatan dan pengeluaran. Terlihat ada perencanaan yang kurang cermat dari tim anggaran pemerintah daerah sehingga terjadi Silpa pada APBD Tahun 2019," urai Rurita kepada Tagar, Jumat, 6 Desember 2019.
Menurut Rurita, Wali Kota Pematangsiantar harus melakukan evaluasi kinerja tiap organisasi perangkat daerahnya. Selain itu serapan anggaran dan implementasinya menjadi hal penting untuk kepentingan masyarakat.
"Agar anggaran disusun secara cermat sesuai dengan perencanaan berdasarkan skala prioritas pembangunan. Diharapkan tidak ada lagi Silpa pada tahun berikutnya, pembangunan harus merata di delapan kecamatan dan 53 kelurahan di Pematangsiantar," ungkap Ruri.
Meningkatnya Silpa mencapai Rp 90 milliar hingga Desember 2019 menyebabkan pemotongan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah melalui nota jawabannya pada sidang paripurna DPRD, 25 November 2019 lalu merasa prihatin dengan menurunnya DAU untuk Kota Pematangsiantar.
"Saya prihatin dengan DAU tahun 2020 yang sangat jauh menurun," ungkap Hefriansyah.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 125/PMK tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016.
Munculnya Silpa sudah pasti disebabkan gagalnya beberapa program di setiap OPD
Sejak 2016, Kota Pematangsiantar menjadi salah satu kota bersama 11 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengalami pemotongan DAU karena lemahnya penyerapan atau perencanaan anggaran.
Pada tahun 2020 Pemko Pematangsiantar menganggarkan Rp 1,04 triliun untuk belanja daerah dan pendapatan daerah sebesar Rp 955 miliar. Defisit anggaran belanja diambil dari Silpa sebesar Rp 90 milliar.
Akademisi Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar, Anggiat Sinurat mengatakan, proses perencanaan anggaran program kedinasan Pemko Pematangsiantar lemah sehingga menyebabkan terjadi lonjakan Silpa pada tahun 2019.
"Selain tidak inovatif, pemerintah tidak melakukan perencanaan secara matang. Hal ini merugikan masyarakat dengan tersendatnya pembangunan. Padahal banyak sektor penting yang membutuhkan pembiayaan," ungkap Anggiat.
Anggiat mengatakan, Pemko Pematangsiantar harus siap menyambut program pembangunan nasional yakni pariwsata Danau Toba dan kawasan Industri Sei Mangkei. Karenanya Anggiat meminta kerja sama setiap stakeholder.
"Pematangsiantar berada di antara dua kawasan pembangunan nasional. Tentu dengan memanfaatkan anggaran secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan proses pembangunan yang terencana. Pemerintah dapat melibatkan semua pihak soal itu, " ungkap Anggiat.
Aktivis Partai NasDem Kota Pematangsiantar, Goklif Manurung, mengatakan Fraksi NasDem di DPRD Kota Pematangsiantar telah mempertanyakan kepada wali kota terkait besaran dana Silpa pada APBD 2019 yakni sekitar Rp 90 miliar.
"Munculnya Silpa sudah pasti disebabkan gagalnya beberapa program di setiap OPD atau terbitnya regulasi baru yang mengatur sistem perencanaan daerah. Adanya Silpa sudah pasti merugikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat karena Silpa bersumber dari belanja langsung di APBD," tukasnya. []
