UNTUK INDONESIA
Sidang Perdana OTT di BPKD, Wali Kota Siantar ke Jepang
Kasus OTT di BPKD Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, memasuki sidang perdana pada Kamis 31 Oktober 2019.
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah saat mengikuti apel pagi di Balai Kota Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Anugerah Nst)

Pematangsiantar - Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, memasuki sidang perdana pada Kamis 31 Oktober 2019.

"Aku tadi baru di Whatsapp (WA), Kamis besok 31 Oktober 2019, sidangnya (Adiaksa Purba)," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar, Dostom Hutabarat, Rabu 30 Oktober 2019.

Pada sidang pertama nanti ungkap Dostom, pihaknya belum mengetahui siapa saja saksi-saksi karena belum melihat eksepsi dari penasehat hukum tersangka, mantan Kepala BPKD Kota Pematangsiantar Adiaksa Purba dan bendaharanya Erni.

"Yang jelas belum ada, karena kalau sudah perintah untuk memanggil saksi pasti kami panggil. Pastinya nanti kami yang memanggil saksi untuk persidangan," terang Dostom.

Kasus OTT di BPKD oleh Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu memang menyita perhatian masyarakat kerena terdapatnya nama Hefriansyah Noor dalam berita acara pemeriksaan Adiaksa Purba.

Wah, ngapain wali kota berangkat ke Jepang?

Dalam proses penyidikan Polda menyampaikan akan ada tersangka baru dalam kasus OTT tersebut.

Adanya rencana Wali Kota Hefriansyah dan keluarga ke Jepang pada 1 November 2019 berdekatan dengan sidang perdana OTT BPKD membuat aktivis Institute Law and Justice (ILAJ) Fawer Fander Full Sihite merasa adanya agenda misteri.

"Wah, ngapain wali kota berangkat ke Jepang? Apakah ada agenda kedinasan sampai ke Jepang? Atau hanya untuk liburan saja? Yang lebih menarik lagi atau akan ada OTT di Kota Pematangsiantar makanya beliau meninggalkan kota ini dan berangkat ke Jepang?" ungkap Fawer Rabu, 30 September 2019.

Kepergian wali kota bersama keluarga ungkap Fawer, merupakan sebuah kebiasaan yang akhir-akhir ini sering terjadi.

"Jika salah satu pejabat di Pemerintahan Kota Pematangsiantar pergi, sepertinya akan ada keputusan-keputusan atau OTT yang terjadi," ungkapnya.

Contohnya kata Fawer, kasus OTT di BPKD berlangsung justru saat kepala dinasnya sedang di luar kota.

"Selain itu pergantian sekda, pada saat Budi Utari juga sedang di luar kota, dan ada beberapa peristiwa lainnya. Jangan-jangan kepergian wali kota ke Jepang akan terjadi peristiwa besar lagi di kota ini, ya kalau asumsi kita bisa jadi ada OTT, atau pergantian jabatan dan lain-lain," sebut Fawer.[]

Berita terkait
Kasus OTT BPKD, Ajudan Walikota Siantar Diperiksa Polda
Akan tetapi, hal demikian langsung dibantah Kasubdit III Tipidkor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara.
Pasca OTT, Wali Kota Siantar Tunjuk Plt Kepala BPKD
Wali Kota Pematangsiantar menunjuk Masni sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar.
Tersangka OTT Seret Wali Kota Siantar dalam BAP
Nama Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar diseret dalam kasus pungutan liar upah pungut pajak.
0
Harga Rempah Melonjak di Depok Akibat Corona?
Harga rempah-rempah di pasar tradisional di depok dan Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis dari harga normal.