Sidang PBB Akan Pilih 5 Negara Anggota Dewan Keamanan

Negara-negara Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab mencalonkan diri tanpa hambatan untuk masa keanggotaan dua tahun
Ruang sidang Dewan Keamanan PBB di markas PBB, di Kota New York, 18 September 2015 (Foto: voaindonesia.com - Mike Segar/Reuters)

Jakarta – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 11 Juni 2021 waktu New York, akan melakukan pemungutan suara untuk kursi bergilir di Dewan Keamanan (DK) yang terdiri dari 15 negara kepada lima negara. Negara-negara Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab mencalonkan diri tanpa hambatan untuk masa keanggotaan dua tahun.

Namun, masing-masing masih perlu mengamankan dua pertiga mayoritas suara, yang diberikan secara rahasia, untuk lolos. Albania adalah satu-satunya kandidat yang belum pernah menduduki kursi di dewan itu.

Negara-negara biasanya menyatakan pencalonan mereka beberapa tahun sebelumnya. Namun terkadang ada negara yang mencalonkan diri pada saat-saat akhir. Tahun ini, Republik Demokratik Kongo (DRC) pada Mei memutuskan untuk menantang yang sedianya menjadi kemenangan meyakinkan Gabon dan Ghana. Namun, awal pekan ini, laporan dari wilayah itu mengatakan presiden DRC, Felix Tshisekedi, telah memutuskan untuk mengabaikan upaya negaranya di dewan itu.

Retno MarsudiIndonesia Anggota Tidak Tetap DK PBB, Kemerdekaan Palestina Tetap Prioritas | Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika Indonesia dinyatakan sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, Jumat 8/6/2018. (Foto: Associated Press)

Dewan Keamanan PBB menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. DK memiliki kekuatan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke tempat-tempat bermasalah dan memberi sanksi kepada pelaku kejahatan.

Tindakannya seharusnya mencegah dan menyelesaikan konflik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, para pengecam mengatakan bahwa pandangan yang berbeda, terutama di antara anggota tetapnya -Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat (AS)- telah menghambat tindakan atas masalah-masalah mendesak.

"Catatan Dewan Keamanan tentang krisis baru-baru ini sangat menyedihkan," kata Louis Charbonneau, Direktur PBB di Human Rights Watch, kepada VOA.

“Apakah itu terkait kejahatan perang di Gaza, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di Myanmar, atau kekejaman di wilayah Tigray Ethiopia, yang paling berat biasanya pernyataan keprihatinan yang disampaikan sesekali, itupun kalau kita beruntung," katanya.

Pemungutan suara tahunan selalu menarik ratusan diplomat ke Aula Majelis Umum, di mana negara-negara kandidat membagikan suguhan bertema nasional, mengakhiri kampanye mereka selama berbulan-bulan.

PBBMarkas PBB (Foto: Pixabay.com)

Namun, markas besar PBB berada di jantung Kota New York, yang dilanda pandemi Covid-19. Kota itu baru tiga minggu lalu menyatakan membuka diri kembali dan beberapa protokol kesehatan tetap berlaku di dalam kompleks PBB, yang berarti pemungutan suara kemungkinan akan disederhanakan.

Negara-negara yang mencalonkan diri untuk Dewan Keamanan akan menggantikan anggota yang keluar Estonia, Niger, Saint Vincent dan Grenadines, Tunisia dan Vietnam. Anggota baru akan memulai keanggotaannya selama dua tahun pada 1 Januari 2021.

Mereka akan bergabung dengan lima anggota tidak tetap lainnya, yaitu India, Irlandia, Kenya, Meksiko, dan Norwegia, dan lima anggota tetap pemegang hak veto: Inggris, China, Perancis, Rusia, dan AS (my/ft)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Dewan Keamanan PBB Serukan Pembebasan Tahanan Myanmar
Dewan Keamanan PBB telah mengulangi seruannya agar junta militer segera membebaskan semua tahanan di Myanmar
Amerika Serikat Akan Gabung Lagi Dengan Dewan HAM PBB
Akui diri tak sempurna dalam bidang HAM, tapi Amerika Serikat umumkan akan gabung lagi dengan Dewan HAM PBB
Amerika Akan Bergabung Kembali Dengan Dewan HAM PBB
Menlu AS, Antony Blinken, mengumumkan AS akan kembali menjadi negara pemantau pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
0
Sidang PBB Akan Pilih 5 Negara Anggota Dewan Keamanan
Negara-negara Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab mencalonkan diri tanpa hambatan untuk masa keanggotaan dua tahun