Jakarta - Mengakui negaranya sendiri tidak sempurna, Amerika Serikat (AS) justru mengumumkan ingin kembali terlibat dengan Dewan HAM PBB, setelah negara itu keluar tiga tahun lalu, saat masih di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
AS mengumumkan akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir tahun ini, ujar Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada hari Rabu, 24 Februari 2021, menandai keterlibatan internasional terbaru pemerintahan Joe Biden.
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mundur dari Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018, tetapi pemerintahan Biden kembali hadir sebagai pengamat awal bulan ini.
Dikutip dari Reuters, Blinken mengatakan: "Saya gembira mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengupayakan masuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2022-2024. Kami dengan rendah hati meminta dukungan dari semua negara anggota PBB dalam upaya kami untuk kembali duduk di kursi tubuh dewan ini," kata Blinken.
1. AS Akui Tidak Sempurna di Bidang HAM
Dia mengakui bahwa negaranya tidak sempurna, tetapi mengatakan "kami berusaha setiap hari untuk meningkatkan, untuk meminta pertanggungjawaban diri kami," katanya.
Ilustrasi Gedung dan logo PBB. (Foto:Tagar/Sejarah Negara.com)"Amerika Serikat menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia dipusat kebijakan luar negeri kita, karena hal itu penting untuk perdamaian dan stabilitas," kata Blinken. "Komitmen ini kokoh dan didasarkan pada pengalaman kami sendiri dalam berdemokrasi: tidak sempurna dan sering kali gagal mencapai cita-cita kami sendiri, tetapi selalu berjuang untuk negara yang lebih inklusif, terhormat, dan bebas," katanya, dengan nada yang sangat berbeda dari pendahulunya, Mike Pompeo.
Kepala diplomat itu menyebutkan bahwa negaranya menghadapi tantangan terkait demokrasi dan HAM. "Orang kulit berwarna di Amerika Serikat setiap hari berurusan dengan konsekuensi rasisme sistemik dan ketidakadilan ekonomi," ujar Blinken.
Dia menambahkan, bagaimanapun, AS secara terbuka menangani masalah seperti itu, yanag menurutnya berbeda dengan rezim otoriter. Untuk itu, Blinken berjanji bahwa Washington akan terus bersuara atas pelanggaran di negara-negara seperti Cina, Myanmar, Rusia dan Venezuela.
Pemilihan tahunan untuk keanggotaan dalam masa kerja tiga tahun kan diadakan di Sidang Umum PBB pada bulan Oktober.
2. Tidak Bisa Otomatis Masuk Kembali
Dikutip dari AFP, meskipun Washington telah berjanji untuk segera mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan dewan, namun tidak secara otomatis memperoleh kembali keanggotaan yang telah ditinggalkannya tiga tahun lalu.
"Saat Amerika Serikat terlibat kembali, kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat bagaimana menjalankan kinerjanya. Hal itu termasuk fokus yang tidak proporsional pada Israel," kata Blinken. Dia mengeluh tentang "bias yang tak henti-hentinya" terhadap Israel dan "kemunafikan" karena mengizinkan negara-negara yang melanggar HAM duduk di meja perundingan.
3. Beberapa Kritikan yang Sama Seperti Sebelumnya
Sementara Amerika Serikat di bawah Presiden baru Joe Biden sangat ingin kembali ke dewan, Blinken menekankan bahwa negara itu masih setuju dengan beberapa kritik yang dilontarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Amerika Serikat telah lama mengeluhkan bahwa para pelanggar hak asasi terkemuka diberi kursi di dewan.
"Selain itu, kami akan fokus untuk memastikan bahwa keanggotaan dewan mencerminkan standar yang tinggi dalam penegakan HAM,” tambahnya. "Mereka yang memiliki catatan hak asasi manusia terburuk seharusnya tidak menjadi anggota dewan ini," kata Blinken.
Pemandangan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2020 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Saat ini keanggotaannya meliputi Cina, Rusia, dan Venezuela, bersama dengan Kuba, Kamerun, Eritrea, dan Filipina..
Dia dengan keras mengkritik perlakuan Rusia terhadap tokoh-tokoh oposisi politik, menuntut Moskow "segera dan tanpa syarat membebaskan Alexei Navalny, serta ratusan warga Rusia lainnya yang ditahan secara tidak sah karena menggunakan hak-hak mereka."
Dia juga mengecam "kekejaman" yang dilakukan di wilayah Xinjiang, Cina, mencela bahwa kebebasan fundamental dirongrong di Hong Kong, dan menyuarakan peringatan atas "kemunduran demokrasi" di Myanmar setelah kudeta 1 Februari lalu.
4. Mengembangkan Pengungkapan Kasus Pembunuhan Khashoggi
Sementara itu dikutip dari AFP, Presiden AS, Joe Biden, berencana menelepon Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud pada hari Rabu (24/02) menjelang pengumunan laporan intelijen tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Rekan-rekan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi, memegang poster foto Jamal dalam acara peringatan dua tahun pembunuhan Khashoggi. Acara digelar di depan Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 20 Oktober 2020 (Foto: voaindonesia.com/AFP).
Dikutip dari Axios, laporan itu menyiratkan Putra Mahkota Saud, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Selama kampanye tahun 2020, Biden menuduh putra mahkota Saudi memerintahkan pembunuhan tersebut, dengan menekankan bahwa dia tidak akan menjual senjata kepada Saudi dan berjanji untuk "menjadikan mereka paria sebagaimana adanya".
Sambungan telepon itu, jika terlaksana sesuai jadwal, akan menjadi percapakan pertama kali Bidensebagai presiden dengan raja Saudi, demikian menurut laporan Axios [ap/hp (rtr/afp,axios)]/dw.com/id. []
