Dairi - Puluhan pedagang berunjuk rasa ke kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa, 13 Oktober 2020. Mereka menolak tarif sewa kios yang dianggap memberatkan.
Aksi dilakukan menyusul tidk adanya titik temu pembicaraan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Edward Hutabarat.
Sebelum ke kantor bupati, para penjaja pakaian dan kelontong serta bahan pangan itu, mengadakan pertemuan dengan Edward.
Pedagang yang didominasi kaum emak-emak itu, berjalan kaki dari Pasar Sidikalang sekitar 4 kilometer ke kantor bupati.
Mereka diterima Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Jonny Hutasoit, serta Kasat Pol PP Eddy Banurea.
Dengan teratur, demonstran duduk di parkiran depan kantor bupati. Bergantian, beberapa pedagang menyampaikan keluhannya.
Lirik lagu “salah pillit do au najolo tu ibana” (salah pilih dulu ke dia) mereka nyanyikan beberapa kali.
Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu maupun Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing, tidak tampak di lokasi.
Seorang pedagang marga Simanjuntak memaparkan, pedagang melakukan unjuk rasa karena kios yang mereka tempati saat ini telah mereka bayar lunas melalui kredit ke Bank Sumut Cabang Sidikalang, selama 5 sampai 10 tahun.
Seorang pedagang lain, bermarga Siregar yang memiliki kios di Blok A lantai 2 menyampaikan, mereka merasa dibodohi oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.
Kenyataannya, setelah kami lunasi, dikenakan sewa lagi. Kami merasa dibodohi
Saat di awal menempati, disebut bahwa kios dapat ditempati selamanya, setelah kredit ke Bank Sumut dilunaskan.
Pedagang di Pusat Pasar Sidikalang berunjukrasa ke Kantor Bupati Dairi, menolak rencana tarif sewa kios yang dirasa sangat memberatkan, Selasa 13 Oktober 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)
“Dulu dikatakan kios dapat kami agunkan. Dapat diwariskan turun-temurun. Kenyataannya, setelah kami lunasi, dikenakan sewa lagi. Kami merasa dibodohi,” kata Siregar.
Pedagang menyebut, unjuk rasa berawal dari adanya surat Plt Dirut PD Pasar Edward Hutabarat mengundang mereka untuk sosialisasi penerapan besaran tarif pada Kamis mendatang.
Memperoleh surat, sebelum sosialisasi itu para pedagang menemui Edward Hutabarat mempertanyakan besaran tarif sewa yang akan dikenakan.
Pada pertemuan itu, pedagang memperoleh informasi bahwa mereka akan dikenakan tarif sewa Rp 2 juta lebih per tahun untuk ukuran kios 3 x 3 meter.
Semakin besar kios, semakin besar harga sewa. Hal itu dirasakan cukup berat. Pedagang menyampaikan keberatan. Tidak ada titik temu, mereka pun langsung berunjuk rasa ke kantor bupati.
Sebagaimana surat undangan, disebut sosialisasi dilakukan untuk menindaklanjuti surat Bupati Dairi pada 7 Oktober 2020 tentang persetujuan masa dan besaran tarif sewa kios Blok A dan B Pasar Sidikalang masa sewa Oktober 2020 sampai September 2021, serta Keputusan Direksi PD Pasar.
Pada unjuk rasa itu pedagang menyampaikan tuntutan, di antaranya, agar tidak dikenakan tarif sewa lagi. Namun mereka bersedia membayar iuran untuk kebersihan, jaga malam, sekitar Rp 30 ribu per bulannya.
Leonardus Sihotang, menjawab pengunjuk rasa menyebut, akan menyampaikan aspirasi pedagang ke Bupati Dairi. Untuk sementara sosialisasi yang direncanakan Dirut PD Pasar, dipending.
“Dalam waktu dekat, akan kami adakan pertemuan lanjutan. Kami bahas dulu, kami sampaikan ke pimpinan. Silakan beraktivitas seperti biasa,” kata Leonardus.[]
