Jakarta – Pemerintah terus menggelontorkan sederet program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam berbagai bentuk guna mengurangi tekanan ekonomi akibat dampak pandemi.
Terbaru, negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi pengajar dan peserta didik sebagai bantuk kompensasi atas pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Meski demikian, Peneliti Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memperkirakan bansos tersebut bukanlah yang terakhir. Menurut dia, pemerintah masih akan terus merilis program strategis guna percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Yang pasti bantuan langsung ya berupa pemberian uang uang tunai bagi yang terkena dampak, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin,” ujarnya kepada Tagar, Jumat, 11 September 2020.
Ahmad menambahkan, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat urgensi pemberian cash money kepada masyarakat semakin relevan.
“Jelas pembatasan sosial membuat aktivitas produktif semakin terbatas ruangnya. Oleh karena itu pemberian uang tunai menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan mereka sekaligus menjaga daya beli di masyarakat,” tuturnya.
Dia pun lantas menyoroti sektor pekerja informal yang dinilai sangat rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.
“Katakanlah pedagang asongan atau UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah] yang memiliki pendapatan harian. Nah nah mereka kalau distop, maka bisa-bisa tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kelompok inilah yang harus langsung diberikan bansos,” tegas dia.
Sebagaimana yang diketahui, pemerintah tercatat sudah memberikan empat program bantuan sosial kepada berbagai kelompok masyarakat. Pertama adalah bantuan sembako dan uang tunai, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kedua, pemberian bekal kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja melalui Kartu Prakerja. Selanjutnya adalah subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta bagi masing-masing tenaga kerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta.
Keempat, adalah subsidi kuota internet kepada guru dan dosen, serta siswa dan mahasiswa yang rencananya akan mulai didistribusikan pada September ini. Khusus program sektor pendidikan tersebut, pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 7,2 triliun hingga akhir 2020.
