Seratus Hari Kerja Kapolri, Satgas Mafia Tanah Rampungkan 37 Kasus

Satuan Tugas Mafia Tanah Polri tengah menyelesaikan 37 kasus yang menjadi target penyelesaian 100 hari kerja Kapolri.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Kapolri Listyo Sigit Prabowo terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menjaga situasi kamtibmas di Indonesia, pasca periode 100 hari kerja pertamanya. Satu satu program yang tengah dijalankan yaitu Satgas Mafia Tanah. 

Dari 37 kasus, berkas perkara 13 di antaranya telah dinyatakan lengkap (P21) serta telah dilimpahkan tahap II, Menyusul 11 kasus yang masih di tahap I dan 13 kasus masih dalam proses penyidikan.

Dalam keterangan yang sampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Andi Rian R Djajadi, Satuan Tugas Mafia Tanah Polri tengah menyelesaikan 37 kasus yang menjadi target penyelesaian 100 hari kerja Kapolri.

“Dari 37 kasus, berkas perkara 13 di antaranya telah dinyatakan lengkap (P21) serta telah dilimpahkan tahap II, Menyusul 11 kasus yang masih di tahap I dan 13 kasus masih dalam proses penyidikan,” tutur Andi berdasarkan keterangan resmi Minggu, 2 Mei 2021.

Selain itu, Andi juga menegaskaan bahwa secara menyeluruh, Satgas Mafia Tanah menargetkan bisa merampungkan 87 perkara hingga akhir 2021. Dari 89 kasus, 37 masuk menjadi perkara program 100 hari kapolri. Sedangkan 52 kasus menjadi target penyelesaian non program. []

Berita terkait
Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Polri TV dan Radio
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi Meluncurkan Polri TV dan Radio di Gedung Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Senin, 12 April 2021.
Cara Kerja Virtual Police Gagasan Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Virtual Police gagasan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini bertujuan memantau konten pengguna media sosial agar terhindar dari delik pidana ITE.
AMBAT Dukung Fokus Jokowi - Listyo Sigit Hajar Mafia Tanah
Aliansi Masyarakat Berantas Mafia Tanah (AMBAT) dukung langkah Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berantas mafia tanah di Indonesia.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.