Solo - Massa yang tergabung dalam gerakan Solo Raya Bergerak (SORAK) mulai berkumpul ke depan Kantor DPRD Kota Surakarta, Senin sore 30 September 2019 sekitar pukul 15.15 WIB.
Massa yang terdiri dari buruh, tani, mahasiswa, pelajar, perempuan, dan kaum miskin kota ini melakukan aksi untuk menolak RUUK, UU KPK, RKHUP, RUU Pertahanan, dan menuntut afar DPRD segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap Pemerintah Indonesia.
Tim Humas Sorak, Muhammad Iss mengatakan ada sepuluh tuntutan, di antaranya menolak pasal-pasal bermasalah pada RKUHP, RUU Pertanahan Minerba dan lainnya, mencabut UU KPK yang baru dan membatalkan pimpinan KPK terpilih, mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, menolah TNI dan Polri menempati jabatan sipil dan menangani konflik.
Selanjutnya, stop represifitas di Papua, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, usut tuntas pelanggaran HAM, stop kriminalisasi aktivis, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas konflik Agraria di Soloraya, dan mewujudkan pendidikan gratis.
“Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan beragam regulasi dan kebijakan yang mengancam ruang demokrasi dan kehidupan rakyat,” tulisnya.
Demo yang bertepatan dengan peringatan hari G30 S PKI ini mengingatkan kembali pembantaian 3,5 juta manusia pada tahun 1965.
“Solo Raya Bergerak mengajak semua elemen massa rakyat, yakni kelas buruh, tani, mahasiswa, pelajar, kaum miskin kota, perempuan, dan pegiat seni untuk bersatu dan turun ke jalan menuntut kesetaraan dan keadilan,” ucapnya.
Hingga pukul 20.00 WIB demo yang berlangsung di depan kantor DPRD Kota Surakarta masih berlangsung. Meski waktu yang diberikan untuk menyampaikan aspirasi telah lewat yakni hingga pukul 18.00 WIB, namun aparat kepolisian masih berjaga menunggu massa membubarkan diri.
