Sepanjang 2018-Januari 2019 Ada 997 Kabar Hoaks, Setengahnya Tema Politik

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyebut ada 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019
ILUSTRASI, GERAKAN ANTI HOAX: Perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banten Anti Hoax (GMBAH) mengeluarkan pernyataan sikap bersama saat berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Jumat (9/3). Dalam pernyataanya mereka menolak berita hoax, ujaran kebencian, politisasi isu SARA, serta segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa. (Foto: Ant/Asep Fathulrahman)

Jakarta, (Tagar 17/3/2019) - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyebut ada 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019 dan 488 di antaranya, atau 49,94 persen, bertema politik.

"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/3), mengutip Kantor Berita Antara.

Septiaji mengatakan hoaks bertema politik tidak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.

Baca Juga: Anomali Prabowo Subianto Bagai Titisan Tuhan

Septiaji mengatakan sepanjang Juli hingga Desember 2018 terdapat 259 kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, figur terkemuka, partai politik dan pemerintah daerah.

Khusus untuk kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menerima 75 hoaks atau 28,96 persen dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menerima 54 hoaksa atau 20,85 persen.

Sedangkan pada Januari 2019, total terdapat 109 kabar bohong didominasi bidang politik, yaitu 58 buah. Pasangan 02 menerima 21 kabar bohong atau 36,20 persen dan pasangan 01 menerima 19 kabar bohong atau 32,75 persen.

Baca Juga: Survei Alvara, Jokowi-Ma'ruf Unggul di Semua Wilayah Kecuali Sumatera

Septiaji mengatakan angka kenaikan jumlah kabar bohong tersebut seharusnya menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa hal itu masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak.

"Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami memohon para elit politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan 'hoax' untuk kepentingan elektoral," katanya. []

Berita terkait
0
Investasi Sosial di Aceh Besar, Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana
Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan Mensos.