Pematangsiantar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunda transfer dana bantuan sosial untuk pembelian sembako kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Namun puluhan kardus bertuliskan bantuan pemprov sudah menumpuk di kantor gugus tugas setempat.
Pematangsiantar menjadi salah satu kota yang menerima transfer tunai dari Pemprov Sumatera Utara untuk pengadaan 21 ribu bantuan sembako, dengan total biaya Rp 4,8 miliar kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus saat bertemu perwakilan anggota DPRD Sumatera Utara di posko gugus tugas mengatakan, saat ini pemko tengah mempersiapkan administrasi serta pendataan penerima bantuan.
"Kami masih menunggu transfer dana bansos oleh pemerintah provinsi sebelum membelanjakan bantuan sosial kepada masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami juga masih melengkapi administrasi dan pendataan penerima bantuan," kata Togar, Kamis, 21 Mei 2020.
Bersumber dari APBD 2020, Pemko Pematangsiantar sebelumnya juga telah menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak dua tahap. Tahap pertama bantuan kepada 15 ribu, dan tahap kedua kepada 23 ribu kepala keluarga. Selain itu Kementerian Sosial juga mencairkan bantuan sosial tunai di delapan kecamatan yang terdata menerima.
Dia ditawarkan menyediakan paket sembako bantuan provinsi oleh Pemko Siantar, dan dimintai fee 25 persen
Anggota DPRD Sumatera Utara Gusmiyadi mengatakan, transfer dana bansos oleh Pemprov Sumatera Utara belum dilakukan, lantaran Pemko Pematangsiantar masih melakukan pendataan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kardus bansos logo Pemprov Sumatera Utara di posko gugus Pematangsiantar. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
"Proses administrasi karena pemko masih dalam posisi berhati-hati mengingat kuota pembagian dikhawatirkan melampaui data yang ada. Jika bantuan provinsi disalurkan, dikhawatirkan terjadi data ganda penerima. Karena jumlah kepala keluarga di Siantar, berdasarkan penjelasan jubir gugus tugas sekitar 80 ribu. Dengan total seluruh bantuan oleh pemerintah secara akumulasi penerima dianggap menjadi tidak realistis," kata Gusmiyadi.
Tumpukan Sembako di Posko Gugus Tugas
Meski dana transfer pengadaan paket sembako belum dicairkan, Pemko Pematangsiantar telah membelanjakan beberapa paket sembako yang telah dibungkus dalam kardus.
Dari hasil penelusuran Tagar, terdapat beberapa paket sembako berlogo bansos bantuan Pemprov Sumatera Utara di posko gugus tugas Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar.
Pada Minggu, 17 Mei dan Selasa, 19 Mei 2020 lalu, truk pengangkut sembako juga terlihat memasuki balai kota dan menurunkan beberapa kardus sembako berisi, beras, gula, mi instan, dan ikan kaleng.
Truk pengangkut logistik parkir di depan Posko Gugus Tugas Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar pada Minggu, 17 Mei 2020. (Foto: Tagar/Anugerah Nasution)
Namun hal itu dibantah Jubir Gugus Tugas Pematangsiantar Daniel Siregar.
"Belum ada kami belanjakan, karena pemko belum terima uangnya. Itu hanya kotaknya saja, paket sembakonya belum dibelanjakan. Untuk pembagian belum kami tentukan masih melakukan pendataan dan proses administrasi," kata Daniel berdalih.
Dugaan Korupsi Dana Bansos
Anggota DPRD Sumatera Utara, Rony Renaldo Situmorang mengatakan, Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menerima bantuan tunai transfer harus diawasi.
"Karena dugaanku, mereka meminta tunai transfer agar bisa leluasa atur-atur belanja dengan supplier lokal," kata Rony kepada Tagar.
Rony mengaku mendapat informasi terkait adanya kerja sama antara pemerintah kota dengan provinsi soal pemotongan nilai bantuan tersebut.
"Informasi yang saya dapat ada supplier di Siantar yang menyampaikan, bahwa dia ditawarkan menyediakan paket sembako bantuan provinsi oleh Pemko Siantar, dan dimintai fee 25 persen. Saat ditanya, kenapa besar sekali, disebut karena ada kickback sekian persen ke Provinsi Sumatera Utara," tutur Rony. []
