Jakarta - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun meminta Jokowi kembali melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyeleksi menteri seperti di tahun 2014 lalu.
Menanggapai hal tersebut Sekretaris Jenderal (sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, berpendapat Ubaidillah terkesan menjerumuskan KPK.
Sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi
”Jangan berpendapat seolah-olah ingin perkuat KPK tapi sesungguhnya bisa sebaliknya. KPK bisa di isukan menjadi alat politik kekuasaan nantinya,” ucapnya.
Pendapat yang mengarahkan KPK, kata dia, harus dilibatkan kedalam politik kekuasaan dengan diikutkan menyeleksi menteri, untuk saat ini berbahaya.
Sikap Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK justru yang on the track. Karena Jokowi ingin menjaga independensi. Oleh karena itu, melalui Wakil Ketuanya Laode M Syarif memahami bahwa memilih menteri adalah Hak Proregatif Presiden.
”Sikap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif itu sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yakni ingin sama-sama menjadi independen KPK,” ucap Dedy.
