Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyentil Pemprov DKI Jakarta dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir. Pada kesempatan itu Hadi membandingkan penanggulangan bencana banjir di Jakarta dengan Semarang.
Akhirnya Semarang tidak banjir lagi. Nah, mengapa yang ada di Ibu Kota Jakarta (Indonesia) tidak mampu mewujudkan hal ini?
“Semarang dari dulu selalu ditimpa banjir,” kata Hadi mengawali rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020.
Hadi bercerita ketika dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah pada 2008 hingga 2013, dirinya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bekerjasama dalam berbagai program penanganan banjir.
“Sehingga berhasil membangun waduk Jatibarang, normalisasi (Sungai) Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, juga dilakukan pembangunan pompanisasi,” tutur pria berkumis lebat ini.
Upaya tersebut, kata mantan calon gubernur Jawa Tengah ini, membuahkan hasil. Alhasil, Semarang tidak lagi dilanda banjir seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Akhirnya Semarang tidak banjir lagi. Nah, mengapa yang ada di Ibu Kota (Indonesia) tidak mampu mewujudkan hal ini?” ujarnya
Hadi memahami banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya bukan semata menjadi tanggung jawab satu sektor pemerintahan. Oleh karena itu, Kemendagri mengundang Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
“Saya lihat (BKSP) mewadahi perencanaan dan penanggulanagan permasalahan banjir yang mana pimpinannya dilakukan secara bergilir antara DKI, Banten, Jawa Barat,” katanya.
Dia berharap betul dengan rapat koordinasi setiap pemerintah yang daerahnya terdampak banjir tidak saling menyalahkan. Hadi juga berharap pemerintah pusat dan daerah tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak berujung pada solusi.
“Tidak perlu lagi memperdebatkan antara naturalisasi dan normalisasi, yang penting upaya kita untuk menata kembali tata ruang, pembangunan dalam rangka penanganan banjir secara terpadu,” katanya.
Sementara Plt Kepala Bappeda DKI Jakarta Suharti mengklaim 85 persen dari wilayah Jakarta terbebas dampak banjir. Padahal, curah hujan sangat tinggi terjadi dari 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020.
“Hujan lokal sangat tinggi pada tanggal 1 Januari pagi sampai siang, bersamaan dengan itu Depok sudah mulai banjir, empat jam kemudian Jakarta kena,” kata Suharti.
Banjir pada umumnya, kata dia, hanya terjadi di wilayah permukiman dan perkampungan. Per 2 Januari 2020, hanya 390 RW atau 14,3 persen dari 2.734 RW yang terdampak banjir.
Pada 6 Januari 2020, sisa 1 RW yang terdampak banjir dengan ketinggian 70-150 cm. Sementara pada 7 Januari 2020 sedang dituntaskan penanggulangannya.
Selain BKSP, pejabat Pemprov DKI Jakarta dan sekitarnya juga hadir dalam rapat ini. Sementara pemerintah pusat diwakili oleh Kementerian PUPR, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. []
