Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penanganan banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya, erat kaitan dengan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jokowi: Banjir Jakarta tergantung pada pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit.
Menurut Jokowi, mengendalikan banjir harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Nantinya, dua bendungan tersebut dikatakannya akan berfungsi untuk mengontrol debit air dari daerah dataran tinggi yang masuk ke wilayah Jakarta.
"Untuk banjir, kami memang masih proses bangun bendungan yang namanya Sukamahi dan Ciawi di Bogor, selesainya akhir tahun depan insyaallah," ucap Jokowi di Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
Menurut Presiden RI ke-7 itu, setelah ada pengendalian air di hulu kemudian di hilir, juga harus dilakukan program pelebaran sungai Ciliwung, agar volume air dapat ditahan di bendungan, serta pengalirannya semakin diperbesar.
"Banjir Jakarta tergantung pada pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit, lalu juga manajemen pintu air termasuk pengerukan waduk yang ada di Jakarta seperti Waduk Pluit," katanya.
Proyek Bendungan Dikebut
Bendungan penampung air yang dibangun pemerintah di Bogor. (foto: adeyasin.net).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berjanji akan mempercepat pengerjaan bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dikatakannya, saat ini pemerintah tengah fokus pada pembebasan lahan yang prosesnya sudah selesai sekitar 90 persen.
Menteri PUPR: Kayak BKT (Banjir Kanal Timur). Jadi tetap pemerintah provinsi itu tugasnya membebaskan lahan, kami (pemerintah pusat) membangun. Ini kolaborasi.
"Kami meneruskan pembangunan bendungan yang dipercepat tahun ini bisa jadi, karena tanahnya sebagian besar sudah bebas," kata Basuki, Jumat, 3 Januari 2020.
Menurut Menteri PUPR, progres pembangunan bendungan di Ciawi saat ini baru 44 persen. Sementara bendungan Sukamahi masih 35 persen. Dia berharap pada akhir tahun 2020, kedua bendungan tersebut sudah dapat difungsikan.
Kementerian PUPR, kata dia, akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi yang akan membuat program pelebaran sejumlah sungai agar bisa menampung volume air lebih banyak.
"Kayak BKT (Banjir Kanal Timur). Jadi tetap pemerintah provinsi itu tugasnya membebaskan lahan, kami (pemerintah pusat) membangun. Ini kolaborasi," ujar dia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
Ada dua opsi dalam pelebaran sungai ini, yakni normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi adalah proses pembuatan dinding turap beton di sepanjang sisi sungai, sementara naturalisasi merupakan pembuatan dinding menggunakan batu kali.
Sebelumnya, Basuki menyebut banjir Jakarta diakibatkan normalisasi atau naturalisasi sungai Ciliwung yang baru diselesaikan Anies Baswedan sekitar 16 Km dari total 33 Km.
Rencana Pengendalian Banjir
Lokasi banjir di Jalan Pengadegan Timur, Pengadegan, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Januari 2020. (foto: Tagar/R. Fathan).Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah mengamanatkan pengendalian banjir dan abrasi dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Tidak hanya itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bahkan sempat memasukkan program penanganan banjir dalam 23 janji kerjanya.
Saat itu, Anies berjanji akan meningkatkan realisasi rencana program (daya serap anggaran). Program tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi, dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) meninjau pintu air Manggarai, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2020. (Foto: Antaa/Galih Pradipta)
Saat ini, Anies melalui Dinas Sumber Daya Air menargetkan indikator penanganan janji program kerjanya tersebut dengan melakukan pengendalian banjir melalui presentasi penanganan genangan kurang dari dua jam.
Rencana indikator kinerja sasaran tersebut, yakni jumlah titik genangan banjir dengan target capaian 2018 sebanyak 12 titik dan target capaian 2019 sebanyak 7 titik dan 2020 sebanyak 6 titik, 2021 sebanyak 5 titik dan 2022 sebanyak 0 titik.
Sementara alokasi anggaran untuk indikator kinerja itu yakni tahun 2018 sebesar Rp 4 triliun, tahun 2019 sebesar Rp 3,4 triliun, tahun 2020 sebesar Rp 3,8 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 4,1 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 15 triliun.
2020 Jakarta Banjir Besar
Petugas Damkar sektor Pesanggrahan, Jakarta Selatan membersihkan jalanan rumah warga yang tertimbun lumpur usai banjir di IKPN Bintaro, Sabtu, 4 Januari 2020. (Foto: Antara/Laily Rahmawaty)
Namun, pada 1 Januari 2020 Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo mengatakan titik banjir di wilayah DKI Jakarta terdata ada 63 titik. Semuanya tersebar di Jakarta Barat 7 titik, Jakarta Pusat 2 titik, Jakarta Selatan 39 titik, Jakarta Timur 13 titik, dan Jakarta Utara 2 titik.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengendalian banjir di ibu kota harus dimulai dari wilayah selatan, sebagai sumber air yang masuk di wilayah pesisir Jakarta.
"Selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan air," kata Anies Baswedan di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020. []
