UNTUK INDONESIA
Sejumlah Pimpinan OPD di Mamuju Diperiksa, Ini Penyebabnya
Sejumlah OPD di Kabupaten Mamuju Sulbar diperiksa inspektorat terkait dugaan penyelewengan sejumlah aset daerah.
Ilustrasi pemeriksaan OPD Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. (Foto: Tagar/ilustrasi)

Mamuju - Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju diperiksa Inspektorat terkait dugaan penyelewengan sejumlah aset daerah.

"Kami memeriksa beberapa OPD untuk memastikan penggunaan aset daerah yang tidak jelas keberadaannya,"kata Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, Kamis 22 Oktober 2020.

Muhammad Yani mengungkapkan, pemeriksaan sejumlah OPD yang merupakan pengguna barang atau aset daerah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kami memeriksa beberapa OPD untuk memastikan penggunaan aset daerah yang tidak jelas keberadaannya.

"PP 27 tahun 2014, Permendagri 19 tahun 2016 kemudain Perda nomor 3 tahun 2016 yang menjadi pedoman kami,"katanya.

Dia menjelaskan, sangat jelas pimpinan OPD adalah pengguna barang. Jadi, sebagai pengguna barang sangat jelas tugas dan fungsinya.

"Mereka bertugas untuk mengamankan, memelihara, merawat, mengadministrasikan dan memastikan apakah aset itu ada,"kata Muhammad Yani.

Muhammad Yamin menambahkan, pemeriksaan yang pihaknya lakukan merupakan langkah awal menelusuri jejak serta sejumlah aset yang dinyatakan telah disalahgunakan.

"Aset itu kami akan cek kembali. Jika sudah dijual, berarti ada prosedurnya. Itu akan kami cek juga,"katanya.

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Mamuju 7 Oktober 2020 lalu, sejumlah fakta terungkap, seperti di Dinas Kesehatan, ada tiga mobil ambulans keliling telah berpindah tangan atau terjual.

Anehnya, meski telah terjual, mobil itu hingga kini masih tercatat sebagai aset di Dinas Kesehatan Mamuju.

"Setelah kami cek, tiga ambulans itu sudah dijual dan dimiliki swasta. Menurut keterangangan kepala Puskesmas, ada orang yang mengaku dari pihak aset dan menjualnya,"kata Kepala Dinas Kesehatan Mamuju, dr. Firmon.

Sementara itu, Kepala Dinas LHK Mamuju, Hamdan Malik mengatakan, satu unit kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dengan satu unit eskavator yang beroperasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-adi, juga tidak diketahui keberadaannya.

"Untuk mobil operasional, penghapusan diusulkan tahun 2016, dan untuk eskavator memang sudah rusak dan diusulkan penghapusan 2019, tetapi kami lihat tidak ada lagi di tempat,"kata Hamdan Malik. []

Berita terkait
Honor Tenaga Kontrak di Mamuju Sulawesi Barat Belum Dibayar
Honor tenaga kontrak di lingkup Pemkab Mamuju Sulawesi Barat belum dibayar. Ini alasannya.
Keseriusan DPRD Mamuju Usut Aset Daerah Dipertanyakan
Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Sulawesi Barat dipertanyakan. Ini alasannya.
Tarian Tradisional Sambut Cakada di Mamuju
Kampanye di Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Mamuju Sulawesi Barat, Cakada Siti Sutinah Suhardi disambut tarian adat.
0
Pria Botak di Sumut Diancam 15 Tahun Penjara, Ini Kasusnya
Pria botak di Deli Serdang, Sumatera Utara, nodai adik ipar. Penjara 15 tahun menantinya.