Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu segmen yang menjadi perhatian dari SDGs Desa (arah pembangunan desa) adalah Desa Ramah Perempuan.
"Ini jadi perhatian karena Perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa," kata pria yang biasa di sapa Gus Menteri ini dalam pernyataan pers virtual, Rabu 11 November 2020.
Dalam hal ini Gus Menteri memaparkan sejumlah data dan fakta seperti, proporsi perempuan yang biasa menggunakan telepon genggam cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Artinya, jaringan komunikasi dan peluang perempuan memperoleh pengetahuan secara mandiri lebih rendah daripada laki-laki.
Ini jadi perhatian karena Perempuan termasuk menentukan arah pembangunan bangsa.
Selain itu, proporsi jabatan manager untuk perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki meskipun angkanya cenderung meningkat. Tandanya, belum terwujud kesetaraan gender untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Belum ada kesetaraan di ruang publik ini bisa dilihat kursi parlemen yang diduduki perempuan cenderung jauh lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan yang duduki kursi parlemen didaerah lebih tinggi dibanding di pusat. Ini artinya posisi perempuan dalam ruang publik dan penentuan arah pembangunan masyarakat masih rendah," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Adapun kekerasan seksual yang dialami perempuan di kota lebih tinggi daripada di desa. Tetapi, kekerasan di desa cenderung pada pemerkosaan atau seksual kontak. Sedangkan di kota cenderung pada pelecehan atau tanpa kontak seksual. Oleh sebab itu, butuh kebijakan represif bagi pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban.
"Olehnya, Desa Ramah Perempuan dalam SDGs Desa harus diwujudkan. Untuk bisa mengukur, kami pun menyusun sejumlah indikator-indikator untuk menilai Desa Ramah Perempuan," ucap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Indikator yang dimaksud Gus Menteri adalah Perdes atau SK Kades mengenai persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%, dan persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%.
Lalu, prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% dan Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%.
Selain itu, median usia kawin pertama perempuan di atas 18 tahun, dan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun 0% dan Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0% serta Pasangan Usia Subur memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis.
"Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan perencaaan desa dengan cara memberikan ruang partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa dan BPD, berikan kuota untuk perempuan terlibat dalam Musyawarah Desa, penguatan lembaga perempuan dan pelatihan kepemimpinan perempuan," jalas Gus Menteri.
- Baca Juga : Mendes PDTT: Desa Digital Juga Termasuk dalam SDGs Desa
- Baca Juga : Wamendes Budi Arie Minta Pemuda Kembali ke Sektor Pertanian
Sementara untuk tingkatkan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, adalah dengan mendirikan Lembaga atau pos pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan, memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan sosialisasi tentang perlindungan kekerasan.[]
