Bekasi - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menelaah makna di balik sikap Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyoroti polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), apakah hal tersebut merupakan upaya untuk mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau tidak.
Wasis, sapaannya, menilai terdapat tiga konteks situasi di dalam cuitan SBY yang akar utamanya ialah semacam memberi peringatan tidak menyetujui pembahasan RUU HIP, yang saat ini proses keberlanjutannya dilempar pemerintah ke tangan anggota dewan.
SBY ini berposisi sebagai purnawirawan militer yang sudah tentu NKRI Pancasila harga mati.
Dia menerangkan, kata per kata yang disusun SBY sedemikian rupa seolah ingin menegaskan Pancasila adalah harga mati dan final. Kemudian, ia juga melihat terdapat hal di mana SBY ingin mengimbau posisi ideologi bangsa ini jangan diotak-atik karena hal tersebut berkenaan dengan historis, dan merupakan hasil negosiasi panjang.
Baca juga: Alasan SBY Ogah Tanggapi Polemik RUU HIP
"Kata 'ideological clash' ini memang seolah mempertentangkan kekuatan politik yang ada di Indonesia seperti Islam, Militer, maupun Nasionalis. Saya pikir pandangan SBY ini seperti mewakili kalangan militer," kata Wasis kepada Tagar, Rabu, 24 Juni 2020.
"Sebaliknya kalau yang 'consensus-making' ini seolah SBY menampikan adanya negosiasi panjang Islam dan Nasionalis," ucap pria yang tengah menekuni studi politiknya di The Australian National University Canberra itu.
Dia mengamati, yang membuat pernyataan SBY agak mengambang dan cenderung bersayap lantaran di dalam cuitan pertama mantan Presiden RI itu memilih bungkam, agar situasi politik tak semakin memanas.
Wasis berujar, dalam konteks ini seolah SBY justru berusaha malah memancing publik agar semakin kritis terhadap RUU HIP yang mendapat sentimen negatif dari berbagai elemen masyarakat, utamanya dari organisasi keagamaan.
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati. (Foto: Instagram/wasistojati)Kendati begitu, Wasis berpendapat menyoal pandangan SBY terhadap RUU HIP justru tak mewakili Partai Demokrat. Akan tetapi, membawa pangkat kemiliterannya.
"Karena argumen partisan bunyinya akan langsung kritis ke sasaran. SBY ini berposisi sebagai purnawirawan militer yang sudah tentu NKRI Pancasila harga mati. Selepas jadi Ketum, dia ingin membangun kharisma politik sendiri. Terlebih lagi sumpah prajurit itu dibawa sampai mati. Saya lihat SBY mengalami transisi dari figur politisi ke negarawan," ujarnya.
Meskipun, kata dia, hingga kini pernyataan yang dikemukakan SBY masih mengambang ala politisi. Akan tetapi dalam cuitan ketiga, Wasis melihat SBY hendak mengingatkan pada pemerintah melalui frasa ideological clash maupun consensus-making.
Baca juga: Aksi MUI Tolak RUU HIP, Ngabalin: Di Mana Otaknya?
"Dan kedua frasa itu saya pikir muncul dari indoktrinasi panjang selama SBY berkarir sebagai perwira aktif. Apalagi SBY dulu juga mantan Kepala Staf Sospol ABRI, tentu masalah ideologi bukan hal yang final dan tak perlu dipertaruhkan lagi. Saya pikir SBY menolak tegas (RUU HIP), cuman dibahasakan secara akademis," katanya.
Sebelumnya, eks Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyoroti polemik RUU HIP. Pendiri Partai Demokrat itu lebih memilih diam ketimbang situasi politik kian memanas.
"Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU HIP. Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tersebut. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas," ujar SBY dalam cuitan di akun Twitter-nya seperti dikutip Tagar, Rabu, 24 Juni 2020.
Menurutnya, memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Dia pun merujuk pada proses nation building dan consensus making yang telah dilakukan sejak tahun 1945. SBY juga mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi perpecahan ideologi dan bangsa yang baru.
"Kasihan Pancasila, kasihan rakyat," ucap SBY.
Kemudian dia menilai, kehati-hatian berpikir dan berbicara sangat diperlukan dalam merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi maupun Pancasila.
"Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar," kata SBY.
Sebelumnya, Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU HIP di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrat menilai tak ada urgensinya membahas RUU HIP yang diusulkan oleh DPR itu.
"Sejak awal kami menarik diri pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI," kata Anggota Fraksi PD DPR RI, Hinca Panjaitan kepada wartawan, Selasa, 16 Juni 2020.
Senada dengan Hinca, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menegaskan partainya menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP. []
