Jakarta - Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah membuka ke publik siapa sosok sponsor dibalik aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal itu lantaran dirinya dituding sebagai dalang aksi unjuk rasa tersebut. Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) juga mengaku mengetahui siapa sponsor demo tersebut.
Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoaks. Tidak bagus. Karena kita harus percaya kepada pemerintah kita
"Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," SBY melalui akun Youtube Partai Demokrat, seperti dikutip Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.
Dia mengatakan, jika negara berkeyakinan bahwa menggerakkan, menunggangi, serta membiayai unjuk rasa dianggap sebagai kejahatan, sebaiknya langsung diproses hukum.
Jika hanya menuduh dan menduga, SBY mengatakan, masyarakat Indonesia akan berpikir bahwa pemerintah sudah menyebar berita bohong.
"Jika melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoaks. Tidak bagus. Karena kita harus percaya kepada pemerintah kita. Kepercayaan kita kepada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya," kata dia.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yakin kalau Airlangga Hartarto, Luhut B Pandjaitan, dan BIN akan terbuka jika masyarakat menanyakan langsung.
"Dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," ucap SBY.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menengarai, terdapat pihak-pihak yang 'menunggangi' demonstrasi besar-besaran terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja demi kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Luhut mengklaim, pemerintah memiliki alat untuk mendeteksi kepentingan politik oposisi, yang acap kali menyengat kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
- Baca juga: Airlangga Bicara Sponsor Demo, Pemerintah Cari Kambing Hitam?
- Baca juga: SBY Tantang Airlangga - Luhut Pandjaitan Ungkap Sponsor Demo
"Ya pasti ada lah. Enggak usah orang pintar juga melihatnya kan ada, kita kan bisa lihat dari semua. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk gitu-gituan, apa sih susahnya itu," kata Menko Marinves Luhut saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dilihat Tagar dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 9 Oktober 2020.[]
