Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menengarai, terdapat pihak-pihak yang 'menunggangi' demonstrasi besar-besaran terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja demi kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Luhut mengklaim, pemerintah memiliki alat untuk mendeteksi kepentingan politik oposisi, yang acap kali menyengat kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ya berahi-berahi kuasanya ditahan dulu deh sementara ini. Kan ada pandemi Covid-19
"Ya pasti ada lah. Enggak usah orang pintar juga melihatnya kan ada, kita kan bisa lihat dari semua. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk gitu-gituan, apa sih susahnya itu," kata Menko Marinves Luhut saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dilihat Tagar dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 9 Oktober 2020.
Baca juga: Gelombang Demo UU Cipta Kerja, Luhut: Baca Dulu Baru Komentar
Menurut dia, sejauh ini pemerintah sudah bersikap transparan dengan membuka dialog hingga digolkannya UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR, pada Senin, 5 Oktober 2020. Akan tetapi, ia menduga masih saja ada pihak yang berhasrat menjadi Presiden RI dalam Pemilu mendatang, sudah mengganggu dari tahun 2020.
"Istilah saya kan Bud, ya berahi-berahi kuasanya ditahan dulu deh sementara ini. Kan ada pandemi Covid-19," ucapnya.
Dia pun meminta, alangkah baiknya segala kegaduhan dipendam untuk sementara waktu, karena Covid-19 sangat berdampak kompleks terhadap banyak pihak. Luhut memastikan, pemerintah bakal bekerja keras dan ia jamin sejauh ini tidak ada praktik korupsi.
"Ada upaya-upaya mungkin wah ini pemerintah lemah. Mana lemah? Kalau kami korupsi ya kami lemah. Kami tanpa korupsi, kita kerja keras kok," katanya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi. (Foto: rilis.id)Lantas Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu mengungkapkan kepercayaan dirinya bahwa pemerintahan saat ini memang kuat, karena dipimpin sosok pekerja keras seperti Presiden Jokowi.
"Sekarang Anda mau cari presiden yang kencang seperti ini di mana. Kita mesti confidence dong, kalau kita tidak berbuat salah, program kita bagus, kita kerjakan dengan benar, kenapa mesti tidak confidence," tuturnya.
Baca juga: Menko Luhut: Waspada 3 Bulan Lagi Cuaca Ekstrem
"Saya sangat confidence ya, kecuali saya maling, bikin perusahaan selama saya jadi menteri, ya saya takut. Lah kalau saya ndak, ya urusan apa. Kalau bahasa kerennya, emangnya gue pikirin," ujar Luhut lagi.
Kemudian ia pun menyarankan kepada pihak-pihak yang kontra terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, dipersilakan mengajukan keberatannya melalui jalur konstitusi yang ada, jangan ada lagi aksi massa turun ke jalan di tengah pandemi yang belum teratasi ini.
"Silakan (gugat) itu kita anjurkan, itu yang betul pergi saja ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan jalur yang benar. Masukkan saja Judicial Review, itu kan boleh, itu yang benar. Kalau itu baru menunjukkan seorang negarawan di situ. Tapi kalau kamu sudah mulai dengan merusak, membuat anarki, ya negara akan bertindak, itu pasti," ucap Luhut.
Seperti diketahui, pembahasan RUU Cipta Kerja dikebut di masa pandemi Covid-19 oleh Pemerintah dan DPR, sudah digolkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020.
Adapun, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini partai politik yang menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja di antaranya PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). []
