Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan Amerika Serikat akan menerapkan konsekuensi terhadap para pemimpin kudeta di Myanmar. Pengumuman ini dikeluarkan 10 Februari 2021.
Biden menegaskan kembali bahwa militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya “dan menunjukkan rasa hormat terhadap peran rakyat” seperti tercermin dalam pemilihan 8 November lalu.”
Warga Myanmar turun jalan mengutuk kudeta atas Aung San Suu Kyi, 7 Februari 2021. (Foto: VOA)
Pemerintah Amerika, kata Biden, “kini mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya ke 1 miliar dolar AS dana pemerintah Myanmar.”
Dia juga telah menyetujui perintah eksekutif “yang memungkinkan Amerika segera memberikan sanksi terhadap para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta para anggota keluarga dekat mereka.”
Biden, dalam pernyataan tentang situasi di Myanmar, mengatakan target putaran pertama akan diidentifikasi minggu ini.
“Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat untuk pembekuan aset Amerika yang menguntungkan pemerintah Myanmar, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Myanmar,” kata Biden.
Warga Myanmar memegang foto pemimpin Aung San Suu Kyi setelah militer merebut kekuasaan dalam kudeta di Myanmar,2 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Jorge Silva)Kudeta 1 Februari 2021 oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan yang dipilih secara demokratis itu telah mendorong demonstrasi yang luas di sana selama lima hari berturut-turut, yang menentang pengambilalihan tersebut.
Kudeta tersebut mengubah langkah selama hampir satu dekade menuju demokrasi setelah periode lima dekade pemerintahan junta militer. Militer mengklaim pemilu November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi dinodai “kecurangan.” (lt/em)/voaindonesia.com. []
