Jakarta – Beberapa negara Barat mengumumkan sanksi-sanksi baru minggu ini terhadap sejumlah pejabat China yang terlibat dalam penahanan massal warga etnis Uighur yang Muslim di Xinjiang. Sanksi itu menandai front persatuan baru untuk menekan Beijing sehubungan pelecehan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukannya.
Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat Partai Komunis China di Xinjiang, termasuk direktur keamanan dan sebuah entitas, berdasarkan program sanksi Magnitsky yang global. Keputusan itu kemudian diikuti oleh Inggris dan Kanada.
Letak geografis Uighur di Xinjiang, China (Foto: theartnewspaper.com)Ini merupakan sanksi pertama yang berarti dari Uni Eropa terhadap China sejak embargo senjata Uni Eropa menyusul pembantaian di Tienanmen pada 1989.
Orang-orang yang dikenakan sanksi ini akan menghadapi larangan perjalanan dan pembekuan aset.
Para Menteri Luar Negeri Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat menerbitkan pernyataan gabungan yang mengatakan, ketiga negara itu bersatu dan menuntut Beijing mengakhiri “praktik-praktik penumpasannya” di wilayah Xinjiang.
Suasana di desa kecil tempat etnis Uighur tinggal, di pinggiran Shayar di wilayah Xinjiang, China, 13 September 2019. (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP).
“Langkah-langkah ini memeragakan komitmen kami yang terus menerus untuk bekerja secara multilateral dalam memajukan penghormatan terhadap HAM dan menunjukkan mereka di dalam pemerintahan Republik Rakyat China dan Partai Komunis China yang bertanggungjawab atas kekejaman-kekejaman tersebut,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan (jm/ka)/voaindonesia.com. []
