Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp 172,35 triliun.
“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei 2021 itu Rp 172,35 triliun atau 24% dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, 17 Mei 2021, di Jakarta.
Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp 24,9 triliun atau 14,2% dari pagu. Program Prioritas mencapai Rp 21,8 triliun atau 17,6% dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp 42,03 triliun atau 21,7% dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2% dari pagu.
Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp 56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp 150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19%, Kartu Sembako mencapai 38,20%, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39%, serta BLT Desa sebesar 17,41%.
1. Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi
Di dalam keterangan pers, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41%), Papua (14,28%), Sulawesi Tengah (6,26%), DI Yogyakarta (6,14%), Sulawesi Utara (1,87%), Sulawesi Tenggara (0,06%), Nusa Tenggara Timur (0,12%), Papua Barat (1,47%), Kepulauan Bangka Belitung (0,97%), dan Maluku Utara (13,45%).
“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71%,” ujarnya.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.
“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp 154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5%. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61% atau Rp 34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” ujar Airlangga. (FID/UN)/setkab.go.id. []
