Medan - Pemerintah Kabupaten Samosir sampai saat ini belum menyalurkan bansos jaring pengaman sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena masih proses pengadaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina mengatakan itu saat memimpin rapat evaluasi penyaluran JPS.
Sabrina rapat bersama seluruh sekda kabupaten dan kota se-Sumut secara virtual di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu, 24 Juni 2020.
"Masih ada pemerintah kabupaten kota yang belum 100 persen menyalurkan bantuannya kepada masyarakat, yaitu Kabupaten Samosir (proses pengadaan), Kabupaten Toba (24,06 persen), Kabupaten Mandailing Natal (49, 35 persen), Kabupaten Nias (85 persen) dan Kota Pematangsiantar (71,89 persen), sedangkan lainnya sudah clear," kata Sabrina.
Pengakuan Sabrina, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara telah menyalurkan seluruh bantuan ke seluruh kabupaten kota.
Menurut Sabrina, secara umum kabupaten kota telah melaporkan, bahwa kuantitas dan kualitas sembako yang dibagikan sudah sesuai kontrak dengan penyedia barang.
Meski ada beberapa daerah yang mengalami kendala, seperti barang yang rusak atau kurang, namun hal tersebut dapat diselesaikan segera oleh pihak penyedia.
“Barang yang disalurkan dalam kondisi yang cukup baik. Ketika ada barang yang kurang, kami minta ditambah, jika ada rusak kami minta ganti, dan itu sudah dilakukan. Tadi ada beberapa daerah melapor, kami juga minta laporannya secara tertulis,” ungkap Sabrina.
Mengenai warga yang belum mendapat bantuan dari Pemprov Sumut, Sabrina mengatakan, tetap diberikan yang sumbernya dari luar pemprov, seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari dana desa.
Dia mengharapkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa aktif melapor kepada pemerintahan desa atau kelurahan. Karena memang data masyarakat prasejahtera yang baru akibat terdampak Covid-19 saat ini belum semuanya diperbarui.
Kami lihat nanti bagaimana kondisi Covid-19, supaya jelas pengalokasian uang itu ke mana
"Sebagai informasi, DTKS yang ada di Sumut sebanyak 1.321.426 kepala keluarga (KK). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah memvalidasi DTKS tersebut. BPKP telah menguji data penerima yang benar-benar layak sehingga data yang ditemukan sebanyak 1.075.054 KK," terang Sabrina.
Untuk itu, dia meminta pemerintah kabupaten kota menjadikan data BPKP tersebut sebagai acuan untuk penyaluran bantuan lainnya. BPKP telah melakukan uji clearance, sehingga DTKS awal itu ada yang ganda dan ada penerima yang tidak tepat sasaran.
"Untuk itu kami harapkan pemerintah daerah menyampaikan validasi data masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 atau data masyarakat prasejahtera baru,” tuturnya.
Pemprov Sumut menyalurkan bantuan kepada pamerintah kabupaten kota dalam dua bentuk, yakni paket sembako dan dana BLT. Tercatat ada 20 daerah yang menerima bantuan dalam bentuk paket sembako dan 13 daerah yang menerima dana BLT.
Sebanyak 20 kabupaten penerima paket sembako telah 100 persen menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Sementara untuk kabupaten kota yang menerima dana BLT, realisasinya masih 72,26 persen. Masih ada kabupaten kota yang belum 100 persen mendistribusikan bantuannya kepada masyarakat.
Menurut Sabrina, daerah yang belum selesai menyalurkan bantuan tersebut lantaran ada proses yang masih berjalan di lapangan. Misalnya ada yang mendahulukan penyaluran bantuan pemerintah pusat, baru kemudian dilanjutkan dengan bantuan dari daerah setempat.
“Bagi daerah yang belum selesai pendistribusiannya, agar mempercepat pendistribusian sembako kepada penerima manfaat, baik yang terdata pada DTKS hasil verifikasi/validasi maupun kepada penerima manfaat yang terdampak Covid-19,” ucap Sabrina.
Kesiapan gudang di beberapa daerah juga menjadi kendala. Ada beberapa daerah yang tidak siap menerima paket dalam jumlah besar. Terbatasnya bahan pokok di beberapa daerah, keterbatasan transportasi penyaluran sampai ke penerima.
Mengenai bantuan JPS tahap kedua, Sabrina menyampaikan bantuan akan diberikan dengan melihat perkembangan yang ada.
"Kami lihat nanti bagaimana kondisi Covid-19, supaya jelas pengalokasian uang itu ke mana. Tentu kami harapkan tetap ada bantuan ini, namun jumlahnya bergantung dengan perkembangan yang ada, apalagi mau new normal,” sebut Sabrina.[]
