Jakarta - Pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memperbaiki sistem subsidi kuota untuk pembelajaran jarak jauh para pelajar dan mahasiswa selama masa pandemi, bukan mengurangi anggaran dan minta subsidi harga ke operator seluler. Setidaknya tetap diberlakukan anggaran subsidi kuota tahun 2020. Karena kalau anggaran dipotong, kuota yang akan diberikan akan semakin jauh dari kebutuhan para pelajar dan mahasiswa.
"Sejatinya Kemendikbud dari awal harus cermat dalam memberikan kuota-kuota pulsa tersebut. Yang tahu mubazir atau tidak itu kan pengguna, dan itu perlu survei ke para pengguna. Namun, kelihatannya pemotongan tersebut karena anggaran APBN jebol, makanya anggaran kuota dipangkas. Ini sama dengan anggaran-anggaran di kementerian lain banyak yang dipotong oleh Kemenkeu," ujar Ujang Komarudin kepada Tagar, Sabtu, 6 Februari 2021.
Harusnya perbaiki sistem. Ini kan mereka yang mulai, mereka pula yang melukai. Pemotongan subsidi pulsa itu kan melukai semua penerima.
Ilustrasi - Seorang siswa sekolah dasar menjalani pembelajaran jarak jauh secara online saat pandemi. (Foto: Tagar/Istimewa)Kalau memang subsidi kuota mubazir, kata Ujang, seharusnya Kemendikbud berusaha memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh yang tepat, sehingga kuota bisa digunakan dengan optimal oleh siswa dan guru, juga mahasiswa dan dosen. Langkah ini yang tepat, bukan main potong nilai kuota.
"Itu merupakan alasan sepihak dari Kemendikbud. Perencanaan yang tidak matang sejak awal, justru akan merugikan para penerima kuota. Harusnya perbaiki sistem. Ini kan mereka yang mulai, mereka pula yang melukai. Pemotongan subsidi pulsa itu kan melukai semua penerima," tutur Ujang.
Dengan pengurangan nilai kuota, Ujang mencontohkan, misalnya mahasiswa yang tahun 2020 mendapat 50 GB, pada tahun 2021 mendapat hanya 15 GB tidak cukup untuk kebutuhan mengakses aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain.
"Tidak cukup. Aktivitas mahasiswa. Apalagi dosen sangat padat dengan kegiatan-kegiatan berbasis virtual," ujar Ujang.
Pemerintah melalui Kemendikbud dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan alasan subsidi kuota mubazir, banyak yang tidak terpakai, berencana memotong subsidi kuota internet untuk program pembelajaran jarak jauh siswa dan mahasiswa seluruh Indonesia.
Berikut perbandingan subsidi kuota internet tahun 2020 dan 2021 apabila penurunan anggaran jadi dilakukan.
Subsidi Kuota 2020
- 20 GB untuk PAUD
- 35 GB untuk Siswa SD-SMA
- 42 GB untuk Guru
- 50 GB untuk Mahasiswa dan Dosen
Subsidi Kuota 2021
- 7 GB untuk PAUD
- 10 GB untuk SD-SMA
- 12 GB untuk Guru
- 15 GB untuk Dosen dan Mahasiswa. []
