Jakarta, (Tagar 31/7/2018) - Kepala BPS Suhariyanto mempertanyakan data yang digunakan Prabowo dan SBY sebagai landasannya menuduh tersebut.

"Angka dari mana dulu? kalau kita ngomong kan harus pakai data kan?" sergah Suhariyanto usai diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin siang (30/7).

Suhariyanto menyayangkan jika ada pihak yang mengeluarkan pernyataan tanpa gunakan data sebagai dasar pernyataan tersebut. Terkait pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto soal angka kemiskinan yang naik, ia menukas cepat, "Kalau cuma ngomong, nggak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada. Jadi kalau sebuah statement nggak ada datanya agak susah kita mengkonfirmasi."

Sekarang, lanjutnya cepat, kalau menghitung metode, metodenya itu harus baku. "Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5% loh. Dari siapa (datanya)? ngikutin saya, kan gitu? Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50%, dari mana? ya pokoknya ngikutin saya saja. Kan nggak bisa gitu," ujarnya.

"Kita harus mengacu kepada standar metode yang baku, yang biasa dilakukan oleh semua negara. Kayak BPS, tadi saya bilang bukan BPS yang bikin metodenya, tapi mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional. Diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," papar Suhariyanto lagi, tegas.

Jumlah Orang Miskin
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta.

BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.

Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.

Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal. [o]