Jakarta - Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tak lain sebagai tandingan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), yang hingga saat ini belum ada kejelasannya di DPR.
Menurutnya, hal itu terlihat dari ucapan sejumlah anggota DPR yang mengatakan RUU Ketahanan Keluarga bertujuan salah satunya untuk mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan.
"Yang saya lihat RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi tandingan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Secara politik saya lihat. Jadi beberapa statement yang mengusulkan untuk mengatasi dampak kekerasan seksual," kata Mutiara Ika Pratiwi usai diskusi tentang Omnibus Law di Kantor Walhi Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.
Mutiara Ika menegaskan RUU PKS saja hingga saat ini masih tidak jelas nasibnya, malahan DPR berinisiatif membuat RUU Ketahanan Keluarga. Menurutnya, perjuangan sejumlah pihak selama hampir 5 tahun untuk RUU PKS seharusnya bisa segera direalisasikan dan diprioritaskan.
Yang saya lihat RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi tandingan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
"Sedangkan kita tidak bisa menutup mata lima tahun lalu sampai September kemarin, berjuang banyak sekali teman-teman untuk pengesahan RUU PKS sebagai solusi kebijakan atas maraknya darurat kekerasan seksual, dan itu tidak diperhatikan oleh negara, DPR, kemudian muncul RUU Ketahanan Keluarga ini untuk menandingi RUU PKS," ujarnya.
Oleh sebab itu, Mutiara bersama aktivis perempuan lainnya akan bersikap tegas untuk menolak RUU tersebut. Pasalnya, tidak ada kejelasan konsep yang diusung di dalamnya.
"Karenanya kami sebagai Perempuan Mahardhika sangat berkepentingan menolak RUU KK ini," ucap dia.
Langkah yang akan ditempuhnya ke depan dengan mengonsolidasikan kekuatan para organisasi perempuan. Terlebih pada peringatan hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 28 Februari 2020.
"Ini bertepatan dengan proses respons hari perempuan internasional, salah satu tema yang diangkat oleh aliansi perempuan itu melawan kekerasan sistematis terhadap perempuan," tuturnya.
Alih-alih ingin menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, RUU Ketahanan Keluarga dipandangnya malahan bakal semakin membuka pintu kekerasan terhadap perempuan semakin melebar.
Hal itu ditengarai dengan semakin sempitnya gerakan perempuan dalam aktivitasnya, serta tidak terkontrolnya gerakan perempuan.
"Karena akan mengaburkan pengalaman-pengalaman kekerasan perempuan yang sudah banyak datanya yang setiap tahun tinggi. Dengan RUU Ketahanan Keluarga, kontrol negara terhadap perempuan semakin kuat, tentu saja membuat isu kekerasan terhadap perempuan akan kembali sunyi," katanya. []
