Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoba merealisasikan program rumah dengan uang muka nol rupiah (DP Rp 0). Program rumah DP nol rupiah ini adalah janji Anies ketika berkampanye dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Rumah susun sederhana milik (rusunami) DP nol rupiah ini telah dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rusunami Klapa Village itu salah sasaran. Sejatinya, rusunami ini untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan Rp 4 - Rp 7 juta.
Akan tetapi, banyak pemilik kendaraan mewah seperti motor Harley Davidson, mobil Toyota Alphard, dan Porsche Boxster ikut mendaftar ingin memiliki rumah DP nol rupiah ini.
Kepala UPT Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan mengatakan pendaftar yang gagal lolos seleksi diketahui memiliki kendaraan mewah. Artinya, calon pembeli ini dari golongan kaya raya.
"Mengenai seleksi itu, bisa saya tambahkan bahwa dari data yang kita cek BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) itu ternyata cukup banyak juga, ada pendaftar juga yang memiliki kendaraan seperti Alphard, kemudian teridentifikasi memiliki kendaraan Porsche warna merah, kemudian Porsche Boxster. Kemudian ada juga yang memiliki motor Harley Davidson. Jadi itu faktanya, itu yang termasuk tidak lolos seleksi," ujar Dzikran Kurniawan, di Jakarta Rabu, 24 Juli 2019.
Gubernur Anies tidak mau rumah DP nol rupiah dikatakan tidak tepat sasaran. Menurut Anies program ini tepat sasaran dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Proses verifikasi sesuai dengan persyaratan.
"Sesuai sasaran, betul. Itu diceritakan juga sebagai indikasi bahwa banyak ternyata yang berminat. Bahwa yang terima ternyata yang pemilik mobil mewah, tidak, itu menceritakan, ternyata yang punya mobil bagus pun berminat," kata Anies, Jumat, 26 Juli 2019.
Sejauh ini warga yang sudah lolos tahap seleksi administrasi pembelian Rusunami Klapa Village mencapai 1.790 orang. Nantinya mereka sudah bisa mengajukan kepemilikannya ke Bank DKI. Untuk permohonan pengajuan kredit dan untuk pemilihan unit sudah dimulai sejak 27 Juli sampai 4 Agustus 2019.
Komentar DPRD DKI
"Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad di Jakarta, dikutip Jumat, 26 Juli 2019.Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pemerintah DKI Jakarta untuk mengawasi ketat agar tidak terjadi pengalihan kepemilikan supaya program rumah uang muka nol rupiah tepat sasaran.
"Nol persen itu bagus. Tapi dalam praktiknya takutnya tidak mampu membayar dan akhirnya dialihkan ke orang lain," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 26 Juli 2019.
Program DP nol rupiah adalah program Pemprov DKI Jakarta bertujuan memudahkan warga yang belum memiliki rumah untuk memiliki properti sendiri.
Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.
Syarat kepemilikan antara lain adalah yang tidak pernah menerima subsidi rumah dan berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta serta prioritas untuk yang sudah menikah.
Syarat pendapatan dengan kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta itu susah dipenuhi oleh warga kurang mampu yang sebagian besar masih belum memiliki rumah sendiri, ujar Ramly."Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp 4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," ujarnya.Dengan harga rumah susun di Pondok Kelapa dibagi ke dalam tiga tipe unit yaitu studio tipe 21, kamar tipe 24, dan kamar tipe 36 yang berkisar antara Rp 184 juta hingga Rp 310 juta.Sebelumnya, Pemprov DKI telah merampungkan sistem seleksi administrasi pendaftaran rusunami dengan DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan 1.790 orang dinyatakan lolos dari 2.358 orang mendaftar.
Syarat pendapatan dengan kisaran Rp 4 juta sampai Rp 7 juta itu susah dipenuhi oleh warga kurang mampu yang sebagian besar masih belum memiliki rumah sendiri, ujar Ramly.
Politikus Golkar itu mengatakan kesejahteraan warga kurang mampu itu harusnya tetap menjadi fokus pemerintah daerah dengan pembangunan rumah susun yang punya sewa terjangkau oleh mereka.
"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp 4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," ujarnya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna juga menyebut program DP nol rupiah hanya menyasar kalangan tertentu saja.
Dengan harga rumah susun di Pondok Kelapa dibagi ke dalam tiga tipe unit yaitu studio tipe 21, kamar tipe 24, dan kamar tipe 36 yang berkisar antara Rp 184 juta hingga Rp 310 juta.
"Harga rumahnya berarti mengikuti harga pasaran kisaran Rp 300 jutaan. Kalau harganya semahal itu yang mampu (beli) pendapatan Rp 8 jutaan," kata akademisi Universitas Trisakti itu.
Baca juga:
