Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis menyatakan Pancasila sudah final, tak mungkin diubah lagi. Menurutnya, merombak Pancasila berarti mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Jika hal itu terjadi, maka ia memandang sama saja dengan membubarkan bangsa Indonesia. Mengingat, Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945 adalah "Perjanjian Luhur" bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Hendri dalam dialog daring via aplikasi cisco webex meeting bertajuk "Melawan dua virus mematikan radikalisme dan Covid-19, Selasa, 30 Juni 2020 dilansir Antara.
Hendri mengemukakan, Pancasila sebagai dasar negara sesuai di UUD 1945 merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Ia menegaskan tidak berbicara dari perspektif politik, namun murni tentang sejarah lahir dan keberadaan bangsa Indonesia.
Baca juga: RUU HIP, MUI: Kami The Real Protectors of Pancasila
Hal itu Hendri sampaikan terkait sejumlah pertanyaan beberapa daerah mengenai potensi konflik dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Teroris (FKPT) Kalimantan Utara Basiran Lazaidi dalam forum tersebut menerangkan ada empat poin yang terpenting.
Pertama, penting dalam upaya terus menerus untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak mudah termakan oleh pemikiran yang menjerumuskan pada pemikiran radikal.
Baca juga: Pancasila Dalam AD/ART Organisasi Pengkhianat
Poin kedua, kisruh RUU HIP harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan konflik dan radikalisme. Ketiga, Basiran menyampaikan usulannya agar peran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam melaksanakan tugas pencegahan radikalisme, peredaran narkoba, serta Pembinaan Ideologi Pancasila agar mendapat dukungan penuh dari pihak terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait alokasi anggaran APBN ataupun APBD.
Poin keempat, masalah Kalimantan Utara sebagai kawasan perbatasan, bukan hanya menghadapi kerawanan penyebaran Covid-19, juga beberapa kasus ada kelompok radikal yang masuk dari wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. []
