Ribuan Guru di Simalungun Dipecat, Murid Tak Belajar

Dmapk SK Bupati Simalungun yang memberhentikan 1.692 guru, ada SD tak dapat menjalankan proses belajar secara normal.
Para murid Sekolah Dasar, di salah satu sekolah Simalungun, tampak asyik bermain di halaman sekolah. (Foto: Tagar/Anugrah)

Simalungun - Pasca terbitnya SK Bupati Simalungun yang memberhentikan 1.692 guru dari jabatan fungsional, berakibat sejumlah sekolah dasar (SD) tidak dapat menjalankan proses belajar secara normal. 

H Manalu, seorang guru SD negeri di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menuturkan kondisi sekolah tempatnya mengajar. Setelah keluarnya SK Bupati tertanggal 26 Juni 2019, proses belajar mengajar terbengkalai.

"Di sini ada sekitar 90 murid, enam kelas, lima guru PNS, satu honorer, dan satu operator. Satu guru dalam keadaan tidak mengajar karena sakit. Sementara aku dan dua orang temanku, telah dicabut fungsional sebagai tenaga pengajar. Lalu siapa lagi yang akan mengajar para murid," terangnya, saat ditemui seusai mengajar, Rabu 31 Juli 2019.

Hal ini kemudian membuatnya sangat terpukul. Dia mengaku hilang semangat saat menjalankan proses belajar mengajar. Meski begitu, Manalu yang juga wali kelas, bersama dua rekannya tetap mengajar demi murid-murid di sana.

"Ya, saya wali kelas satu. Kalau saya tinggalkan kelas, bagaimana anak-anak itu. Jadi meski fungsionalku dicabut, saya tetap ngajar demi anak-anak. Meski kami juga bingung setelah ini kami harus bagaimana," tutur Manalu.

Sejak Keluarnya SK Bupati, Anak-Anak Tidak Belajar

Hal serupa juga dialami R Sinaga, guru wali kelas tiga di SD tempatnya mengajar. Di usianya yang telah menginjak 58 tahun dan telah mengabdikan diri selama 32 tahun, dia menyadari betul pentingnya pendidikan.

Dia amat menyayangkan terbitnya SK Bupati yang berakibat buruk pada proses pembelajaran di Kabupaten Simalungun.

Kalau bisa perhatikanlah para guru agar anak-anak bisa belajar dengan baik

"Aku wali kelas tiga. Memang aku masih mengajar, karena mayoritas anak-anak yang sekolah adalah warga sekitar kampung di sini. Orang tua juga banyak mengeluh karena SK itu, makanya kami tetap mengajar. Kasihan anak-anak soalnya," tuturnya.

Tak hanya guru, orang tua siswa juga mengeluhkan terbitnya SK Bupati tersebut. Menurut mereka, sejak keluarnya kebijakan JR Saragih tersebut, banyak anak-anak yang tidak belajar.

Hal itu disampaikan oleh J Sihombing, salah satu orang tua murid. Putrinya yang sedang duduk di bangku kelas tiga SD lebih banyak bermain di luar kelas saat jam belajar.

Hal itu dia ketahui karena letak sekolah yang tak jauh dari kediamannya. "Kalau aku ke ladang lewat sekolah. Jadi sekarang kebanyakan main-main murid itu daripada belajar kulihat. Tolonglah dimanfaatkan waktu belajar itu sebaik-baiknya, kasihan para siswa itu. Memang aku tinggal di kampung tapi tolonglah," ucapnya.

K Turnip, juga mengatakan hal sama kala menceritakan perkembangan sekolah putrinya. Letak sekolah putrinya berada tepat di depan kediamannya di salah satu SD di Desa Sibutuon, Kabupaten Simalungun. Dia berharap ada solusi dari pemerintah pasca terbitnya SK Bupati.

"Guru-guru ngak konsern mengajar. Jadi kayak manalah murid-murid pun jadi tidak belajar. Jadi minta tolonglah biar belajar bisa aktif kembali. Kalau bisa perhatikanlah para guru agar anak-anak bisa belajar dengan baik," tuturnya.

Sementara itu Gading Simangunsong, Koordinator Aliansi Mahasiswa Siantar Simalungun mengatakan, dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan pembangunan strategis kawasan wisata Danau Toba, harusnya memperhatikan dunia pendidikan.

Namun sangat ironis, ketika pembangunan sumber daya manusia yang dimulai lewat sekolah, tidak dilaksanakan dengan baik.

"Pembangunan Danau Toba, harus beriringan dengan pembangunan SDM. Namun hari ini kita melihat pemerintah daerah tidak serius menjalankan hal itu. Ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi, bagaimana memajukan SDM jika dunia pendidikan terabaikan," tukasnya. []

Baca juga:


Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.