Minggu lalu isu pulpen sebesar Rp 128 miliar dan lem aibon sebesar Rp 82 miliar dalam RAPBD DKI menyeruak ke publik. Banyak pihak mempertanyakan hal tersebut karena dianggap kebijakan anggaran yang mengada-ada dan memboroskan keuangan negara.
Sistem tersebut akan berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling.
Seperti biasanya, Anies Baswedan akan langsung merespon komentar miring dari publik dan pemberitaan media yang menyudutkannya. Menurut Anies, sistem e-budgeting itu memang tak lagi cerdas (smart) sehingga harus dibenahi. Ia menuding apa yang menjadi pembicaraan publik itu karena problem warisan sistim gubernur sebelumnya.
Media memuat pernyataan Anies tersebut, dan publik mempertanyakan apa yang salah dari sistim e-budgeting. Publik juga mempertanyakan apakah Anies Baswedan akan menghilangkan sistim e-budgeting itu?
Bukan hanya Anies, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik menyetujui apabila ada pembaruan dalam sistem e-budgeting. Ia menyatakan terjadi salah input dan menyalahkan sistem warisan Ahok.
Menurutnya, kesalahan input data terkait usulan anggaran kerap terjadi setiap tahunnya. Hal ini perlu diawasi dari sisi kontrol, agar kejadian salah input data lem aibon sebesar Rp 82 miliar tidak terjadi lagi.
Jawaban berubah-ubah dan tidak sinkron justru diperagakan anak buah gubernur dalam menanggapi anggaran untuk lem aibon dan pulpen yang jumlahnya tidak masuk akal tersebut.
Sebelumnya, pernyataan bahwa anggaran lem aibon Rp 82 miliar salah tik itu diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati. Kemudian diralat Syaefuloh selaku Kadisdik menyebut hal itu bukan salah ketik.
"Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah," kata Syaefuloh seperti dikutip dalam pemberitaan beberapa media.
Respons Anies dan jajarannya ini justru semakin membuat publik curiga kalau hal ini berkaitan dengan mark-up anggaran. Seharusnya, Anies melihat ke dalam dan membenahi aparatus bawahannya. Bukan langsung menyalahkan sistem e-budgeting yang notabene dirintis gubernur sebelumnya.
Agaknya sudah menjadi pola yang digunakan Anies Baswedan untuk menjawab tudingan publik yang mengarah kepada kelemahannya dalam memimpin DKI dengan cara mengkambinghitamkan pihak lain.
Anies menyebutkan pembaruan sistem tersebut perlu salah satunya untuk mencegah dampak dari human error. Karena saat ini, kata dia, kekeliruan dalam memasukan data masih mungkin terjadi.
Apa itu e-Budgeting?
Pemkot Surabaya merupakan pemerintah kota pertama yang menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan dan pengawasan anggaran, tahun 2003.
Ketika Ahok menjadi gubernur ia ingin menerapkannya di DKI, dan berguru ke Pemkot Surabaya.
Ketika DKI menerapkan e-budgeting, Ahok mengatakan bisa menghemat anggaran sampai Rp 4 triliun. Kala itu, Gubernur Ahok dikenal sangat ketat mengawasi anak buahnya dalam membuat APBD DKI, bahkan sering ribut dengan DPRD.
Sistem penganggaran tersebut pun menuai pujian dari KPK. Melalui sistem penganggaran tersebut, menurut KPK, masyarakat dapat ikut melakukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta. KPK pun menyarankan daerah lain untuk ikut menerapkan e-budgeting dalam penganggaran APBD.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam acara Hari Anti-Korupsi Sedunia, di Jakarta, Senin, 11 Desember 2017, menyatakan implementasi e-government dapat dilakukan dengan cara penerapan e-planning dan e-budgeting.
Beberapa catatan kota-kota yang mampu menghemat karena menerapkan e-budgeting. Kota Bandung mampu menghemat Rp 1 triliun dengan menghapus 1200 kegiatan. Pemprov DIY telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada 2014 menjadi hanya 854 kegiatan. Sedangkan secara nasional, terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 65,1 triliun.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013.
Dikutip dari detik.com, Trubus mengatakan e-budgeting merupakan sistem digital atau komputerisasi. Ia menjelaskan rencana program dan anggaran pemerintah DKI Jakarta dimuat di dalamnya. Acuannya KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara).
Jadi menurutnya, bukan sistemnya yang salah, tapi ada orang yang sengaja memasukan data yang salah, me-mark up dan memasukan dana fiktif.
Tanggapan Ahok lebih keras lagi. “Sistem tersebut akan berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada,” kata Ahok.
Lebih lanjut Ahok mengatakan transparansi diperlukan untuk mencegah praktik korupsi. Menurut dia, semua sistem yang sudah dibangun akan berjalan baik, namun bergantung pada sumber daya manusianya.
Mantan penghuni Rutan Mako Brimob itu menjelaskan sistem e-budgeting yang menggunakan password, untuk mengunci input data yang diisi oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Katanya agar tidak ada yang bisa dengan seenaknya mengubah anggaran yang telah ditetapkan melalui e-budgeting.
Ahok salah satu pemegang password tersebut dan melakukan pengawasan terhadap SKPD yang memasukan data anggaran. Bila tidak sesuai Ahok bisa mengetahuinya.
Dari penjelasan Ahok dapat disimpulkan bila pemegangg password ingin mengisi anggaran yang aneh-aneh tetap bisa dilakukan karena dia pegang kuasa mengubah.
Sekarang pertanyaannya apakah Gubernur Anies Baswedan memegang password atau diserahkan jajaran di bawahnya?
Kalau dia memegang password, harusnya Anies langsung mengetahui bila ada yang meng-input data untuk rencana pembelian lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp 123,8 miliar. Jelas-jelas dua barang itu nilainya tidak wajar dan mengada-ada.
Atau bisa jadi Anies menyetujui adanya anggaran untuk lem aibon dan pulpen karena dia pemegang password. Jika password diberikan ke anak buahnya, berarti Anies tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga APBD DKI dari kebocoran. Sejatinya persoalannya jelas dan simpel.
Saya kira respon Anies bersifat retoris, sebuah usaha menutupi kelemahannya dengan menyerang atau mengkambinghitamkan sistem warisan lama.
Membuat opini publik bahwa kesalahan ada pada sistem e-budgeting gubernur sebelumnya padahal sistem itu sudah mendapat penghargaan berbagai pihak. Ingin mengatakan ke publik tidak ada kesalahan dari aparatus Pemprov DKI. Inilah kepintaran Anies memainkan konsep-konsep dan kata-kata yang indah untuk mengelabui publik.
Perbaikan sistem yang ia akan lakukan juga belum jelas. Mengganti e-budgeting atau hanya menyempurnakan sistem operasinya?
Menjadi tugas DPRD DKI untuk mempertanyakan dan mengusut hal tersebut nantinya dalam membahas RAPBD DKI Tahun 2020. Bukannya seperti sekarang malah sibuk membela Anies Baswedan dan menyudutkan William Aditya dari Fraksi PSI yang mengunggah keanehan rencana anggaran untuk pembelian lem aibon dan pulpen tersebut.
Publik perlu juga senantiasa mengawasi APBD DKI. Sudah terbukti sejak era kepemimpinan Anies Baswedan semua pos meningkat jumlahnya, termasuk untuk anggaran DPRD. Jelas-jelas sebuah pemborosan uang rakyat dan berpotensi dikorupsi.
Teman saya yang anggota DPRD periode lalu mengatakan era Ahok era “kering”. Payah si Ahok, katanya. Apakah era Anies akan menuai “hujan” dan “basah”? Apakah saatnya mereka melepas “lapar” dan “dahaga” bersama? Bukankah korupsi anggaran membutuhkan kerja sama eksekutif dan legislatif?
Mari nantikan drama anggaran DKI selanjutnya.
*Petrus Hariyanto, Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD)
