UNTUK INDONESIA
Respons DPRD Jabar Tentang Prostitusi di Bogor
Anggota Komisi III DPRD Jabardari Fraksi PKB Erni Sugiyanti meminta mulai menata kembali zona pariwisata di kawasan Bogor, menghindari prostitusi.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Erni Sugiyanti saat rapat. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Advertorial - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Erni Sugiyanti meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama Pemerintah Kabupaten atau Kota Bogor mulai menata kembali zona pariwisata dan menghindari kawasan permukiman dijadikan wisata sex.

Karena prostitusi pasti erat kaitannya dengan trafficking.

“Iya ramai kemarin prostitusi bermodus kawin kontrak di kawasan Bogor. Saya sangat setuju atas tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menertibkan prostitusi atau segala bentuk wisata sex, kalau bisa ditertibkan saja semua karena ini biasanya muncul lagi muncul lagi,” tutur Erni kepada Tagar saat ditemui di Komisi III DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin, 24 Februari 2020.

Menurut Erni, kawin kontrak dan segala bentuk modus prostitusi sudah ada sejak lama di kawasan Bogor. Suka tidak suka, kata dia, wilayah pariwisata harus siap dengan segudang problematika yang timbul, salah satunya prostitusi. Namun, bukan berarti pemerintah membiarkan atau membuka peluang hal-hal seperti itu.

“Karena prostitusi pasti erat kaitannya dengan trafficking, belum lagi masalah turunannya penyakit, terus anak-anak yang dilahirkan dari kawin kontrak ini yang harus diperhatikan pemerintah. Selain penertiban, sudah saatnya penataan kawasan pariwisata,” kata dia.

Zona mana yang digunakan untuk pariwisata, pemukiman dan perdagangan. Penataan tersebut harus diperjelas, jangan sampai ada tempat tinggal digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau tempat penginapan (home stay).

“Sekarang saja toko-toko banyak berdiri di sepanjang setelah Cisarua dan banyak juga yang dimiliki orang Arab. Tak jelas apakah mereka Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI), pemerintah wajib mengecek kembali kawasan tersebut dan WNA yang ada,” ucap Erni.

Menurut dia, tidak perlu khawatir penertiban dan penataan kawasan akan menurunkan jumlah wisatasan lokal atau asing. Pariwisata yang ada di kawasan Bogor, kata dia, harus bebas dari wisata sex.

“Saya berharap di kawasan Bogor sudah tak ada lagi kawin kontrak dan semua kegiatan wisata sex, kita sangat berharap pariwsata di kita yang baik-baik saja. Meningkatkan pariwisata ke arah yang lebih baik bebas wisata sex,” ucap dia. []

Berita terkait
Erni S Ungkap Kabupaten Bogor Harus Dimekarkan
Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PKB Erni Sugiyanti mendorong rencana DOB Kabupaten Bogor.
Erni S: Solusi ASN Penunggak Pajak Kendaraan
Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Erni Sugiyanti mendukung program zona integritas taat pajak kendaraan bermotor.
Harapan Komisi IV DPRD Jabar untuk Pelabuhan Patimban
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN M. Hasbullah Rahmad berharap keberadaan Pelabuhan Patimban mampu mendongkrak perekonomian Jabar.
0
Beberapa Tarif yang Harus Disesuaikan Pemerintah
Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, kritik sejumlah tarif yang dianggapnya masih terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19