Advertorial - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Erni Sugiyanti mendorong rencana daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor segera dilaksanakan, mengingat urgensi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
Kemampuan daerah saat ini belum memaksimalkan potensi yang ada.
“Saya mendorong sekali DOB bisa dilaksanakan, apalagi di Kabupaten Bogor dengan 40 kecamatan dan wilayah yang sangat luas. Satu kecamatan saja kalau dibelah dua masih luas. Oleh karena itu, saya berharap moratorium DOB segera dicabut, “ tutur Erni kepada Tagar di Bandung, Senin, 24 Februari 2020.
Pelayan publik di Kabupaten Bogor, kata Erni, belum berkeadilan, masih banyak warga Kabupaten Bogor yang harus menempuh empat jam untuk mengurus surat-surat atau KTP.
“Misalnya, warga Kecamatan Jasinga, atau Sukajaya kalau mau urus KTP atau administrasi lainnya ke Cibinong bisa sampai 4 jam. Apalagi daerah Kecamatan Tenjo, harus ke Banten dulu, atau lewat Jakarta dulu lalu bisa ke Cibinong untuk urus KTP atau administrasi lainnya. Waktu dan jarak tentu sangat menyita warga,” ucap Erni.
Menurut Erni, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum maksimal menggali potensi yang ada, mulai dari SDA, potensi pariwasta dan banyak hal lainnya. DOB dapat memaksimalkan potensi yang berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kemampuan daerah saat ini belum memaksimalkan potensi yang ada. Mulai dari sektor pertanian, pertambangan seperti mineral dan lainnya. Bupati saat ini sepertinya bukan tidak memprioritaskan , tapi saya kira tak cukup waktu karena waktunya tersita lebih banyak mengurusi warga-nya yang sampai 5,132 juta dengan 40 kecamatan,” ucap dia.
Oleh karena itu, kata Erni, pemerataan segera dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Idealnya, dibagi menjadi 3 wilayah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Saya setuju dimekarkan tiga seperti yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena dinilai akan lebih berdampak langsung ke daerahnya, warganya yang akan lebih dekat dengan Pemda,” ucap dia. []