Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah segera memperjelas grand desain dalam penanganan Covid-19, serta menetapkan kriteria atau standar yang jelas soal kapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.
Sukamta mengatakan pemerintah juga perlu mewaspadai gelombang kedua pandemi Covid-19, yang bisa saja muncul kembali di lain waktu. Menurutnya, dengan kondisi seperti ini semestinya pemerintah jangan terburu-buru berpikir untuk melonggarkan PSBB, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas.
Lantas, dia mencontohkan beberapa negara yang sukses tangani Covid-19, dan patut dijadikan role model.
Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal.
"Seperti Selandia Baru, ada level tindakan dari lockdown (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1). Di Singapura yang juga dianggap sukses tangani Covid-19 punya level perubahan status tanggap atau disebut dorscon, mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah," kata Sukamta kepada Tagar, Senin, 4 Mei 2020.
Baca juga: Relaksasi PSBB Covid-19, PKS Sebut Pemerintah Stres
Dia menjelaskan, dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan menghadapi Covid-19, sudah saatnya pemerintah merumuskan strategi atasi virus corona secara komprehensif.
Pemerintah juga dapat menjadikan beberapa negara yang berhasil menangani Covid-19 menjadi tolok ukur untuk menyukseskan pemutusan rantai penyebaran wabah virus ganas ini di Tanah Air.
"Pemerintah juga bisa melakukan benchmark negara-negara yang sukses tangani Covid-19 untuk kemudian diambil metode-metode yang dianggap jitu untuk tangani virus ini. Mestinya saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagen untuk tes swab, juga soal masih kurangnya jumlah kamar isolasi untuk pasien positif dan serta berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19," kata dia.
Baca juga: Tolak Jadi UU, PKS Sebut Perppu Covid-19 Tak Jelas
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut, jika hal itu tidak dilakukan pemerintah maka angka korban yang selalu naik tiap harinya menjadi pertanda tidak baiknya penanganan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat," ucap Sukamta. []
