Ratusan Buruh Yogya Minta Hak Permukiman di Tanah Sultan Ground

"Buruh Yogyakarta bisa membeli rumah itu hanya mimpi. Upah yang diterima tidak memungkinkan untuk itu"
Gelombang aksi massa di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta memperingati Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5). Ada tujuh gelombang aksi dengan tuntutan yang berbeda, salah satunya menuntuk hak permukiman di lahan Sultan Ground. (ans)

Yogyakarta, (Tagar 1/5/2018) - Ratusan buruh di Yogyakarta menggelar aksi menyampaikan sejumlah tuntutan saat May Day, Selasa (1/5). Salah satu tuntutannya hak permukiman murah di tanah milik Keraton Yogyakarta, Sultan Ground (SG).

Tuntutan itu disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Alasannya dengan upah gaji buruh di Yogyakarta yang hanya Rp.2 juta per bulan, tidak memungkinkan bisa membeli rumah di Yogyakarta.

Apalagi Yogyakarta merupakan daerah dengan harga tanah termahal kedua di Indonesia. 

"Buruh Yogyakarta bisa membeli rumah itu hanya mimpi. Upah yang diterima tidak memungkinkan untuk itu," kata Juru Bicara DPD KSPSI DIY Ersad Ade Irawan di sela aksi, Selasa (1/5).

Tanah SG merupakan milik Keraton Yogyakarta, yang luasnya diperkirakan sepertiga dari total wilayah Provinsi DIY. Tanah SG bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga setelah mendapat izin berupa surat kekancingan dari Puro Panitikismo Keraton Yogyakarta.

Ersad mengatakan, melalui aksi ini tuntutan disampaikan kepada Pemda DIY. Dimana gubernur dan wakil gubernurnya merupakan Raja Keraton Yogyakarta dan Adipati Pura Pakualaman. 

"Menyediakan perumahan yang layak adalah tanggung jawab pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, selama May Day di Yogyakarta setidaknya ada tujuh gelombang aksi unjuk rasa. Hal tersebut berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian perihal penyampaian pendapat di muka umum memperingati Hari Buruh Sedunia.

Selain KSPSI DIY, aksi serupa juga dilakukan oleh Aliansi Rakyat untuk Satu Mei (Arus May Day) diikuti 200 orang, Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) jumlah massa 100 orang, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) jumlah massa 300 orang, Komite perjuangan buruh Yogyakarta (KPBY) lebih kurang 100 orang.

Selain itu, aksi serupa juga dilakukan Aksi Mahasiswa Papua (AMP) sekitar 100 orang, Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY) sekitar 200 orang, Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebanyak 200 orang.

Mereka mengusung isu yang beragam, namun tetap pada perburuhan. Isu yang diusung antara lain menolak PP 78/2015, menolak sistem kerja outsourching, mendorong perlindungan buruh informal, menolak PHK sepihak yang berdalih efisiensi perusahaan, menolak liberalisasi sektor tenaga kerja dan lainnya. (ans)

Berita terkait
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.