Surabaya - Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus Jawa Timur kompak memberi rapor merah kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam penanganan Covid-19. Sejumlah organisasi kemahasiswaan tergabung dalam Cipayung Plus diantaranya HMI, GMNI, KAMMI, GMKI, IMM, dan PMKRI.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur Yogi mengatakan rapor merah diberikan kepada Khofifah karena dinilai gagal dalam membendung penyebaran Covid-19. Apalagi, saat ini Jatim berada diurutan kedua dalam jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di Jatim mencapai 1.772 orang.
Khofifah dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan berbahaya dalam menyelesaikan Covid-19.
"Kenapa kasusnya semakin bertambah. Ini menunjukkan gubernur gagal dalam koordinasikan tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menjadi episentrum pandemik baru," kata Yogi, di Surabaya, Kamis, 14 Mei 2020.
Yogi menyebut sejauh ini belum terlihat strategi yang tepat dilakukan oleh Khofifah dalam melakukan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota.
Ketua Umum GMNI Jawa Timur, Naha menegaskan selama masa PSBB tidak ada koordinasi baik, antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan kabupaten/kota yang menerapkan pembatasan sosial, terutama Surabaya.
"Khofifah dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan berbahaya dalam menyelesaikan Covid-19," tuturnya.
Menurut Naha, seharusnya Khofifah bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Dalam penanganan covid-19 diperlukan gotong-royong, bukan saling menyalahkan.
"Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat yang sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak usah saling menyalahkan, mending fokus urus Covid," kata dia.
Ketua KAMMI, Rijal menganggap selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov lamban sehingga tidak menekannya. Akibatnya semua daerah di Jatim menjadi zona merah.
Tak hanya penanganan yang buruk saja, penyaluran bantuan juga terkesan amburadul. Mengingat terlihat banyak yang salah sasaran. Khususnya untuk warga perantauan.
Sedangkan Ketua IMM Andreas mengritik Khofifah yang terus melakukan pencitraan dengan merilis update data sebaran Covid-19. Khofifah seharusnya fokus melakukan upaya preventif penyebaran Covid-19.
"Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya Gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa," tuturnya. []
