Jakarta – Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas berbagai isu di daerah, Senin, 21 Maret 2022. Salah satu yang dibahas adalah terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakangan ini dan kebijakan penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan untuk disesuaikan dengan mekanisme pasar yang berlaku.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan kebijakan satu harga untuk minyak goreng Rp14.000 per liter sebagai upaya untuk menstabilkan harga dan ketersediaan di pasar, namun justru membuat minyak goreng di pasaran semakin langka. Termasuk ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, keberadaan minyak goreng di pasaran justru semakin menghilang.
“Jangan terasa kebijakan yang ada ini seakan-akan memberikan harapan seperti angin surga, tetapi justru yang terasa neraka dalam implementasinya,” ucap Yorry dalam rapat yang juga dipimpin oleh Lukky Semen sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI.
Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadhan.
Dalam rapat tersebut, Senator dari DKI Jakarta Fahira Idris menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng, baik dari sisi ketersediaan ataupun pengendalian harga.
“Pemerintah saat ini seperti tidak berdaya, harus ada kebijakan revolusioner agar persoalan minyak goreng dapat selesai sebelum Ramadhan. Kemendag harus menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan minyak goreng agar kedepan tidak terjadi lagi,” tegasnya.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Paparkan Efek Domino Kelangkaan Pangan Jika Tak Segera Diatasi
- Baca Juga: Ketua DPD RI: Sekolah Harus Punya Pelajaran Tanggap Bencana
Senada, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mempertanyakan apa penyebab kelangkaan minyak goreng. Padahal tiga bulan terakhir petani sawit telah mengalami panen raya.
Namun, justru yang terjadi, para petani tersebut tidak bisa memperoleh minyak goreng di pasaran. Bahkan para pedagang pun juga tidak bisa memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Senator dari Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya berharap agar Kemendag juga dapat menyelesaikan persoalan bahan pangan lainnya. Menurutnya pemerintah harus memperhatikan komoditi lain seperti gula, kedelai, ataupun bawang putih.
“Upaya untuk komoditas lain apa? Terhadap gula, apa strategi kita? Terhadap kedelai, dan bawang putih. Karena secara khusus di Kalbar, menjelang hari raya dan Ramadan, gula itu meningkat signifikan,” tanyanya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pedagangan Muhammad Lutfi mengakui tidak mengharapkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Dirinya pun mengindikasikan adanya permainan mafia yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Lutfi menjelaskan bahwa instansinya akan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli minyak curah di harga Rp 14 ribu.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Siap Salurkan Aspirasi Tokoh Masyarakat Muara Payang
- Baca Juga: Beri Apresiasi, Ketua DPD RI: Bu Khofifah Memang Gubernur GPL alias Gak Pake Lama
“Ini merupakan sesuatu yang kami serahkan ke Kepolisian. Semoga dalam waktu 1-2 hari akan diungkap siapa yang bermain sebagai mafia ini. Saya juga telah berjanji kepada Presiden dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Dan saya juga berpikir never again untuk melawan mekanisme pasar karena akan memunculkan banyak hal yang tidak terduga,” kata Lutfi. []
