Solo - Babak baru dalam konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta mulai lagi. Walaupun sempat reda selama satu tahun. Konflik internal kraton kembali memanas, Raja Keraton Surakarta, Paku Buwana XIII Hangabehi, meminta adik-adiknya yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat untuk hengkang dari lingkungan Keraton.
Informasi tersebut didapat dalam surat yang beredar melalui pesan WhatsApp, Senin 2 September 2019. Surat tersebut ditujukan kepada GPH Puger, GRAy Koes Murtiyah, KP Eddy Wirabhumi, GRAy Koes Supiyah, GRAy Koes Handariyah, GRAy Koes Isbandiyah, GRAy Koes Indriyah, GRAy Timur Rumbai Kusuma Dewayani, BRM Bimo Rantas, BRM Adityo Suryo Harbanu, BRM Sardianto Brotodiningrat, BRM Djoko Marsaid, RM Djoko Budi Suharnowo, KRMH Bambang Sutedjo yang notabene adalah adik dan kerabat dari PB XIII.
Isi surat tersebut menyebutkan Keraton Surakarta akan menertibkan warga masyarakat atau badan hukum yang menduduki, memakai, maupun memanfaatkan tanah dan bangunan di kawasan Kereaton tanpa izin. Batas waktu selambat-lambatnya sampai Senin, 2 September 2019 jam 10.00 WIB. Bahkan, dalam surat itu PB XIII juga mengancam akan menertibkan secara paksa jika nama-nama yang disebut tidak meninggalkan kraton secara sukarela.
Menanggapi hal tersebut, kerabat Keraton, KP Eddy Wirabhumi, mengatakan sampai saat ini belum menerima surat tersebut. Namun, ia telah membaca surat serupa yang dialamatkan kepada anak kandung Hangabehi, GRAy Timur Rumbai. Eddy mengatakan keputusan dari PB XII justru menyalahi apa yang diarahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 16 November 2017 lalu di Istana Bogor. Dalam arahan tersebut Presiden meminta PB XIII untuk menyatukan semua kerabat Keraton.
Eddy juga mengklaim telah memiliki izin dari pemanfaatkan kawasan Keraton yakni bangunan depan Kori Kamandungan yang selama ini digunakan untuk Kantor Badan Pengelola Keraton Surakarta. “Ini semua punya izin dari Sasana Wilopo Keraton dari dulu, bukan dari Sinuhun, dan juga izin dari yayasan juga,” ujar Eddy saat ditemui, Selasa 3 September 2019.
Keraton Kasunanan Surakarta. (Tagar/Reyma Pramista)“Kapau pun Sinuhun (PB XII.red) dawuh, ya silakan dawuh secara langsung tanpa perantara tanpa tulisan, dan dawuh Sinuhun itu langsung tidak memalui lawyer yang seolah-olah seperti supermen yang malah memecah belah keluarga,” kata Eddy.
PB XIII Bantah Pihaknya Usir Kerabat Keraton
Dikonfirmasi melalui kuasa hukum Paku Buwana XIII, KPAA Ferry Firman Nurwahyu, dia membantah pihaknya telah melakukan pengusiran kepada sejumlah kerabat Hangabehi yang berkantor di Lingkungan Keraton. Ia berdalih, PB XIII hanya menjalankan tungasnya sebagai Raja Keraton Surakarta dengan menertibkan masyarakat atau badan hukum yang memanfaatkan aset Keraton tanpa izin dari Keraton.
Menurut Ferry, penertiban lingkungan Keraton sudah dilaksanakan sejak April 2017 lalu dengan melibatkan ribuan polisi dari Polda Jawa Tengah dan Polresta Surakarta. Pada saat itu, Hangabehi meminta belasan orang termasuk adik-adik dan anak kandungnya untuk keluar dari Kompleks Keraton. Mereka dianggap menguasai Keraton selama empat tahun lebih, tak hanya menduduki Keraton, adik-adik PB XIII tersebut juga telah menduduki beberapa bangunan Keraton.
“Penertiban ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi sinuhun. Sinuhun melaksanakan kewajibannya sebagai Sri Susuhunan,” ujar Ferry.
Ferry juga menegaskan bangunan yang ditempati oleh adik-adik PB XIII tersebut dianggap melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama antara pihak LDA dan Hangabehi. “Perjanjian perdamaian sifatnya setara dengan putusan hakim. Tidak bisa dicabut. (LDA) ini ‘kan raja ngeyel semua,” jelasnya. []
