Rahmad : Hamdan Zoelva Ketularan Virus Bohong Demokrat AHY

Kubu AHY memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko sudah tepat menurut hukum.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad. (Foto: Tagar/Ist)

Jakarta -  DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Rabu, 6 Oktober 2021 menyampaikan kepada media bahwa Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyatakan Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum. 

Pernyataan ini disampaikan Hamdan menjelang Sidang Gugatan Moeldoko pada Kamis, 7 Oktober 2021 siang di Pengadilan TUN Jakarta. 

Menanggapi pernyataan itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad menyebut Hamdan sudah tertular virus kebohongan yang dibuat oleh DPP demokrat kubu AHY. Karena, Release diedarkan ke media oleh DPP Demokrat AHY tertanggal 6 Oktober, sementara yang dikutip pernyataan Hamzan Zoelva 7 Oktober.

"Ini adalah serial lanjutan halaman kebohongan yang disampaikan oleh DPP Demokrat kubu AHY. Bagaimana mungkin pernyataan Hamdan tanggal 7 Oktober sudah diedarkan DPP Demokrat AHY tanggal 6 Oktober," katanya.

Rahmad melanjutkan, halaman kebohongan berikutnya adalah pernyataan Hamdan Zoelva  yang menyebut punya fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB. Surat surat Keputusan Pemecatan Ketua Ketua DPC yang diterbitkan AHY menyebutkan bahwa alasan Ketua Ketua DPC itu dipecat adalah karena mereka mengikuti atau menghadiri KLB Deli Serdang. 

"Hamzan Zoelva mulai tertular virus bohong DPP Demokrat AHY? Bila DNA nya DPP AHY sudah dihinggapi virus pembohong, maka apapun produknya, akan terkontaminasi dengan kebohongan-kebohongan," pungkasnya. []


Baca Juga :







Berita terkait
Terlalu Mahal, Demokrat Tak Jadi Gunakan Jasa Yusril
partai Demokrat tidak jadi menggunakan jasa Yusril sebagai pengacara karena harga yang ditawarkan dianggap tidak masuk akal dan terlalu besar.
Demokrat Pro Moelodoko : Tudingan Kubu AHY Wujud Kepanikan
Kubu Moeldoko meminta AHY Cs untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan siaran pers terkait koalisi partai Demokrat.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.