Kulon Progo - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan jalur rel kereta yang terkoneksi dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kapanewon Temon.
Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan, proses penyelesaian pembayaran ganti rugi sudah mendesak harus segera diselesaikan. Proses di awal yang sudah lancar, seharusnya bisa diimbangi juga dengan proses lancar berikutnya.
"Terima kasih surat kami telah direspons dengan dilaksanakannya rapat ini. Namun kami mohon pembayaran ganti rugi bisa segera dituntaskan," ucapnya dalam rapat virtual dengan Pemerintah Pusat di Command Room Center, Dinas Komunikasi Kulon Progo, Jumat, 3 Juli 2020 sore.
Sutedjo menjelaskan, lahan yang terdampak pembangunan jalur kereta tersebut sejumlah sekitar 560 bidang yang tersebar di tiga kalurahan yakni Kalidengen, Kaligintung dan Glagah, di Kapanewon Temon. Dari jumlah tersebut baru sekitar 247 bidang yang sudah diselesaikan pembayarannya.
Dari seluruh warga terdampak, diketahui sudah mengirimkan berkas persyaratan pencairan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY yang selanjutnya diteruskan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pemeriksaan.
Jika ditemukan ada berkas yang belum komplit, maka kemudian akan dikembalikan untuk dilengkapi. Sehingga warga terdampak pun berpikir berkas sudah lengkap dan hanya menunggu pencairan. Namun ternyata hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang berkas tersebut. "Jika ada hal-hal yang kurang mohon segera diinformasikan," ujar Sutedjo.
Kami mengkhawatirkan warga yang belum dilunasi pembayarannya berubah sikap.
Sutedjo mengkhawatirkan jika pencairan ganti rugi tidak segera dilakukan, para pemilik lahan terdampak bisa berubah pikiran bahkan kemudian menolak pembangunan tersebut. Apalagi pada saat ini pekerjaan fisik pembangunan sudah dimulai sementara pembayaran belum rampung.
"Warga ada yang menghendaki sistem sewa ada pula yang tolak. Kami mengkhawatirkan warga yang belum dilunasi pembayarannya berubah sikap. Kami harap bagaimana ini segera diselesaikan. Mohon ada diskresi jika memang ada kendala administrasi, dengan tujuan agar cepat selesai," imbuhnya.
Terkait dengan pembayaran tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini masih dilakukan proses verifikasi data oleh LMAN. "Tidak mudah untuk LMAN terkait dengan perkiraan waktu pencairan. Namun pada Rabu 8 Juli mendatang, semua data akan diverifikasi bersama-sama," ungkapnya.
Menhub menjelaskan, dirinya juga memerintahkan bawahannya untuk proaktif mengawasi proses verifikasi data warga agar proses pencairan bisa dipercepat. Setiap minggu juga akan ada rapat rutin terkait penuntasan verifikasi data tersebut. "Tiap minggu dirapatkan dan bapak Bupati bisa menghadirinya untuk memantau progres," ujarnya. []
