Padang - Kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dipicu pengurangan jumlah kuota oleh pemerintah.
"Stok ditingkat kios sudah menipis, tapi stok dari produsen masih ribuan ton. Tapi alokasi untuk dibagikan sudah mencapai 100 presen, kuota sudah habis makanya tidak bisa disalurkan lagi," kata Direktur CV Wahana Prima Mandiri, Bobby Ardhian Asli di Padang, 1 Desember 2019.
Saat ini, pihaknya menunggu SK tambahan dari provinsi terkait penambahan kuota. Hanya saja penambahan tersebut juga bergantung keputusan pemerintah pusat.
"Kemarin kami rapat dengan dinas pertanian, dan dinas tersebut sudah menyurati pusat untuk minta tambahan kuota. Realisasinya belum tau, tapi waktu kan terus berjalan dan kebutuhan di bawah mendesak," tuturnya.
Agar proses pertanian masyarakat tidak terganggu, kami menyediakan pupuk non subsidi.
Pihaknya mengaku juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota. Menurutnya, nama masyarakat yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sudah jelas. Sehingga jika namanya tidak tertera dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dipastikan tidak berhak menerima pupuk.
"Peningkatan permintaan ini sebetulnya sudah diantisipasi Petrokimia dan pemda juga sudah aktif memantau. Tapi memang keadaannya kebutuhan tanam makin meningkat," katanya.
Senada dengan itu, staf perwakilan daerah penjualan (SPDP) Petrokimia Wilayah Sumbar, Eko Suryanto, mengatakan Sumbar tidak mengalami kelangkaan pupuk. Namun semua ini terjadi karena kuotanya berkurang.
"Petani yang menerima di 2018, sekarang tidak, atau jumlah yang diterima hanya setengah. Sementara kebutuhan terus meningkat. Pupuk banyak di gudang, contohnya pupuk NPK di gudang ada 18.000 ton, yang baru masuk ada 28.000 ton jadi jumlah persediaannya kisaran 42.000 ton lebih," katanya.
Awalnya, kuota pupuk subsidi Sumbar berada kisaran angka 72.000 ton tahun 2018, namun tahun ini turun menjadi 58.000 ton. Serapan paling banyak ada di sejumlah daerah seperti, Pasaman Barat, Solok, Kabupaten Agam dan sejumlah daerah lainnya.
"Agar proses pertanian masyarakat tidak terganggu, kami menyediakan pupuk non subsidi," katanya. []
