Banyuwangi - Petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan semakin langkanya keberadaan pupuk bersubsidi di daerahnya. Langkanya pupuk subsidi diungkapkan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Podo Makmur, Desa Kampunganyar, Banyuwangi, Umar Said.
Umar Said mengatakan petani di daerahnya sejak satu bulan lalu telah merasakan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Kata dia, sebagian besar petani terpaksa membiarkan tanaman padi begitu saja karena tidak adanya pupuk.
Sekarang yang tanam umur 20 sampai 25 hari tidak bisa dipupuk artinya tanaman kurang subur, meskinya umur 10 hari harus dipupuk kan.
“Jika untuk membeli pupuk non subsidi, petani sudah tidak mampu karena harganya mahal, bahkan bisa dua kali lipat dari pupuk bersubsidi. Terlebih lagi kondisi pandemi Covid-19,” ujar Umar Said kepada Tagar, Kamis, 1 Oktober 2020.
Umar menjelaskan sebagai perbandingan untuk satu kuintal pupuk bersubsidi petani cukup petani mengeluarkan biaya sebesar Rp240 ribu. Sedangkan untuk harga pupuk non subsidi mencapai Rp550 ribu per kuintalnya, sehingga sangat memberatkan petani.
Menurut Umar Said, ada Sekitar 40 hektare lebih tanaman padi di daerahnya yang sudah tidak dipupuk.
“Sekarang yang tanam umur 20 sampai 25 hari tidak bisa dipupuk artinya tanaman kurang subur, meskinya umur 10 hari harus dipupuk kan. Yang ngurit (pembibitan) itu umur 10 hari harus dipupuk, tapi ini sampai umur 25 tidak bisa dipupuk bibit ini. Jadi mau tanam banyak keraguan,” kata Umar.
Umar Said memperkirakan jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka puluhan hektar tanaman padi itu terancam akan gagal panen akibat pupuk langka. Sehingga, sebagian petani saat ini terpaksa beralih pola tanam dari padi ke tanaman palawija.
“Alasanya karena tanaman palawija tidak banyak membutuhkan pupuk dan risiko gagal panen lebih rendah,” kata Umar.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyuwangi, Ahmad Khoiri mengaku kelangkaan pupuk ini akibat kuota pupuk bersubsidi tahun 2020 untuk Banyuwangi dikurangi 46 persen.
“Tahun 2019 lalu Banyuwangi mendapatkan jatah 61 ribu ton lebih pupuk. Namun, pada tahun 2020 ini berkurang menjadi 38 ribu ton lebih,” tutur Khoiri.
Menurutnya, Pemerintah Banyuwangi, sebenarnya sudah mengajukan kuota pupuk bersubsidi lebih besar dari tahun 2019 namun yang disetujuai pemerintah pusat hanya 38 ribu ton saja.
“Kami sudah berusaha mengajukan kuota pupuk bersubsidi lebih besar ke Kemnetrian Pertania, tapi yang disetujui tahun 2020 ini hanya di angka 38 ribu ton saja,” ucap Khoiri.[]