Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengupayakan seluruh stakeholder supply chain (rantai suplai) material dan konstruksi untuk mendukung proyek pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dengan melakukan workshop bersama 12 asosiasi material dan peralatan konstruksi
"Melihat tingginya target pembangunan infrastruktur yang tinggi pada RPJMN 2020-2024 maka diperlukan dukungan rantai pasok industri konstruksi yang tidak hanya dinamis, namun juga efektif dan efisien," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis.
Jadi yang pertama memang pembangunan ini terkait rantai pasok pembangunan infrastruktur.
Namun, dalam perjalanannya, rantai suplai untuk konstruksi masih mengalami beberapa kendala sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin.
"Jadi yang pertama memang pembangunan ini terkait rantai pasok pembangunan infrastruktur. Kemudian, dari sisi pemetaan karena memang seharusnya semua daerah harus punya data tentang rantai pasok ini. Karena diketahui beberapa daerah masih mengalami kendala rantai pasok ini," kata Syarif kepada Tagar di Auditorium PUPR pada Selasa, 3 September 2019.
Kesulitan rantai pasok mengakibatkan kemahalan komoditas material dan konstruksi untuk pembangunan di daerah. Harga mahal disebabkan biaya pengiriman material dan konstruksi dari luar wilayah yang mengakibatkan peningkatan harga.
Selain itu, Syarif mengungkapkan manajemen sistem antara produksi, distribusi, dan trade yang belum baik dalam mengelola bahan-bahan tambang (ore) menjadi bahan setengah dan bahan jadi.
Untuk meningkatkan rantai suplai, kata Syarif, pemerintah sedang mendorong semua asosiasi yang terkait rantai pasok untuk memberikan data, baik jumlah dan lokasi penyedia barang material dan konstruksi sehingga dapat memetakan teknis distribusi.
Harapannya efisiensi dan efektifitas proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dapat meningkat. Selain itu, pemetaan dan kelengkapan data tersebut dapat menghemat pembiayaan tanpa mengorbankan kualitas barang.
Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2020, pemerintah berencana menganggarkan Rp 419,2 triliun untuk proyek pembangunan infrastruktur, atau meningkat 4,9% dari tahun 2019. [Advertorial PUPR]
