Jakarta- Presiden Jokowi menginginkan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Caranya dengan menggenjot proyek jalan tol di Sumatera dan di Cisumdawu, Jawa Barat.
"Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden ketika memimpin rapat terbatas bersama jajarannya, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. Proyek yang dimaksud ialah jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan
Jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang kurang lebih 2.765 kilometer. Presiden Jokowi berharap kehadiran jalan tol tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.
"Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto)," ujarnya.
Baca juga:
- Amien Rais: Jangan Sampai Pemerintahan Jokowi Rontok
- Dihadiri Jokowi, Forum Rektor Sindir RUU HIP
- Reshuffle, Bisakah Sandiaga Uno Geser Teten Masduki?
Jalan tol Trans-Sumatera membutuhkan investasi sebesar Rp 476 triliun. Dari total investasi itu, kata Jokowi, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 386,76 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar kelayakan finansialnya dikalkulasi, berikut opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tersebut. "Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penyertaan modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi," ucapnya.
Sementara pembangunan jalan tol Cisumdawu, mantan Wali Kota Solo ini meminta pembantunya menyelesaikan hambatan-hambatan di lapangan dengan segera. Beberapa hal yang masih terkendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.
"Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," ujarnya.
Bekas Gubernur Jakarta ini menilai kendala berupa aturan teknis dan prosedur administrasi terus berulang dan belum ada penyelesaian secara permanen. "Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu," kata Jokowi.[]
