Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan wacana menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional merupakan langkah untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Menurutnya, kebijakan penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun dilakukan semata-mata bertujuan untuk konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo. Hal itu diakui sebagai kebijakan yang menunjukkan keberanian tindakan pemerintahannya.
"Kebijakan rencana penutupan Pulau Komodo ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat," kata Viktor, di Kupang, Sabtu, 24 Agustus 2019 melansir Antara.
"Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT, kata dia.
Viktor mengatakan, kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Wayan Dharmawa mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin satwa komodo bernasib sama seperti yang ada di Pulau Padar.
Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.
"Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar," kata Wayan.
"Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi," ujarnya.
Pemerintah provinsi, diakui Wayan tengah menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar. Peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan juga tengah disiapkan.
Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut. []
