Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membeli pengeras suara seharga Rp 4 miliar merupakan kemunduran dalam sistem peringatan bencana. Dia menyebut, sistem itu lebih mirip dengan era Perang Dunia II.
"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," kata William, Rabu, 15 Januari 2020.
Melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar, Anggota DPRD DKI Komisi A ini mengatakan, enam set pengeras suara yang akan dibeli Pemprov DKI Jakarta itu akan memperkuat sistem peringatan bencana yang sebelumnya sudah dipasang di 14 titik rawan banjir.
Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II.
Dikatakannya, Pemprov DKI pernah memiliki sistem peringatan bencana yang jauh lebih bagus. Sistem itu terbuat dari aplikasi yang dapat di unduh di Google Play bernama, "Pantau Banjir". Aplikasi ini diluncurkan pada 20 Februari 2017, di mana di dalamnya terdapat fitur siaga banjir.
"Fitur pada aplikasi itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," ujarnya.
Sangat disayangkan, salah satu fitur yang ada pada aplikasi itu justru tidak terlihat. Fitur yang dinilai sangat penting untuk mengetahui peringatan tentang banjir, yakni "Siaga Banjir" sudah tidak terlihat pada versi terbarunya.
Willian menjelaskan, pada versi terbaru aplikasi tersebut, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di setiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air.
"Hasil update 13 Januari 2020. Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbaru saat ini sudah tidak ada lagi," kata William.
Melihat rencara Pemprov DKI hendak membeli pengeras suara dengan nominal yang begitu tinggi, lantas dia menyarankan agar pemerintah lebih mengembangkan dan memanfaatkan kembali fitur "Siaga Banjir" sebagai sistem peringatan dini.
"Hampir semua warga Jakarta sudah memiliki telepon seluler dan kebanyakan di antaranya adalah smartphone. Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," ucapnya.
Sementara, untuk warga yang tidak memiliki smartphone, dia meminta agar pemerintah juga dapat menambahkan fitur broadcast SMS yang bekerja sama dengan operator seluler.
"Pemprov dapat mengirimkan SMS kepada semua pemilik ponsel terbatas di wilayah yang akan terkena banjir saja," ujar William.
Anggota DPRD termuda di DKI Jakarta ini menegaskan, tidak sepakat dengan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang menyebut sistem peringatan berbasis gawai tidak efektif digunakan pada malam hari.
"Peringatan tentu harus disampaikan bertahap, bukan tiba-tiba diberikan saat banjir akan melanda 5 menit kemudian," katanya.
William menjelaskan pesan yang disampaikan melalui aplikasi dan SMS harus dimulai saat ada potensi hujan deras atau ketinggian air di hulu mencapai titik yang membahayakan.
"Warga mulai diberi peringatan beberapa jam sebelumnya bahwa ada pontensi banjir di wilayahnya. Dengan itu, warga sudah bersiap-siap sejak sore jika diprediksi bakal ada banjir di dini hari," ujar William.
William mengatakan, sistem peringatan berbasis aplikasi dan SMS sudah lama digunakan di banyak negara dan efektif memberikan peringatan pada warga yang akan terkena bencana.
"Masa kota metropolitan seperti Jakarta dengan anggaran IT mencapai triliunan rupiah masih menggunakan sistem peringatan kuno seperti itu," katanya. []
