Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meradang melihat sikap para politikus yang pada masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) acap kali memusuhi, menjelek-jelekkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan tudingan dan narasi fitnah, tapi sekarang ingin gabung jadi menteri.
Menurut Toni, sapaannya, para politikus dari kubu oposisi itu belakangan malah berbalik arah mendukung pemerintah dengan dalih rekonsiliasi, untuk meminta jatah menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II periode pemerintahan 2019-2024.
“Yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana sebuah pertarungan politik kemarin yang sangat hitam, sangat kotor, penuh fitnah, memburuk-burukkan Pak Jokowi sedemikian rupa seperti antek PKI, komunis, antek asing aseng, kriminalisasi ulama, dan disampaikan secara sistematis masif terstruktur,” ujar Toni kepada Tagar, Jumat, 5 Juli 2019.
Pria kelahiran Pekanbaru 41 tahun silam ini menyatakan, apabila ingin mengkritik kebijakan presiden sebaiknya menggunakan cara terarah dan logis, jangan menggunakan isu yang mengada-ada. Ia menilai periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang tidak sempurna, untuk itu dibutuhkan kritik yang membangun.
“Memang banyak kekurangan, tetapi jangan dengan isu-isu yang memobilisasi kebencian,” ujarnya.
Pertarungan politik kemarin sangat hitam, sangat kotor, penuh fitnah, memburuk-burukkan Pak Jokowi sedemikian rupa seperti antek PKI,
Ketika seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan pasangan Jokowi-Ma’ruf dinyatakan menang dalam Pilpres 2019, menurut Toni, sejumlah politikus yang tadinya nyinyir terhadap Jokowi kini justru memble.
“Kita masih ingat semua politisi itu mengatakan apa, di mana, kapan. Saya terusik dengan perilaku seperti itu. Ada pragmatisme politik bergerak tidak pakai ideologi. Hari ini menjelek-jelekkan, besok mengajak pacaran,” katanya.
Hal teramat ironis menurut Toni, setelah menghina Jokowi dengan propaganda, politikus-politikus itu belakangan malah menyatakan ingin bergabung dalam kekuasaan.
Intinya, lanjut dia, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang memiliki hak secara penuh dalam menentukan KIK jilid II, mulai dari jatah, orang yang bergabung, dan partai-partai yang akan dimasukkan dalam kabinet.
“Postur kabinet. Siapa yang jadi kabinet? Partai apa? Itu kan tergantung Pak Jokowi. Karena dia yang paling tahu sebagai penerima mandat rakyat. Tetapi sekali lagi, mungkin belajar dari pemilu kemarin, kita mulai berpolitik secara ideologis menegakkan suatu nilai dengan kualitas yang bagus," tuturnya.
Kita masih ingat semua politisi itu mengatakan apa, di mana, kapan. Saya terusik dengan perilaku seperti itu. Ada pragmatisme politik bergerak tidak pakai ideologi. Hari ini menjelek-jelekkan, besok mengajak pacaran.
Secara terpisah, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai politik di Indonesia sangat dinamis, ada wajah permusuhan dan sebaliknya. Pihak yang sebelumnya bertentangan dengan pemerintah, bisa berbalik haluan seketika, rela menjilat ludah untuk mencari jatah dan posisi strategis.
Ia memandang, kegeraman Sekjen PSI terhadap politikus yang berbalik haluan itu tidak ada salahnya. Ia memahami, perubahan sikap oposisi harus dikritisi. Sebab, bisa jadi narasi-narasi yang dikeluarkan politikus yang Toni maksud akan menafikan PSI.
“Itu wajar saja sebagai bentuk kekesalan Raja Juli Antoni. Tetapi itulah realitas politik kita yang selalu menghadirkan bahwa politik itu berdasarkan kepentingan. Faktanya begitu,” kata Ujang.
Menurut dia, apabila oposisi diterima dalam KIK Jokowi-Ma'ruf, otomatis jatah kursi bagi koalisi partai pendukung capres petahana dalam Pilpres 2019 akan berkurang.
“Semisal dulu PSI digadang-gadang mendapatkan jatah kursi menteri atau dubes. Otomatis kalau ada partai oposisi yang lebih besar mendekat dan mendapatkan kursi di parlemen seperti Gerindra, Demokrat, dan PAN, dengan sendirinya otomatis kursi PSI bisa tergeser. Bahkan, bisa hilang,” kata Ujang. []
Baca juga:
- Yusril Ihza Mahendra Kembali Jadi Menteri Hukum dan HAM?
- Yenny Wahid Disebut Bakal Jadi Menteri Sosial
