Proses Pemilihan Dewan Pengawas KPK Dibawah Pratikno

Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman mengatakan proses penunjukan nama-nama Dewan Pengawas KPK dibawah Mensesneg Pratikno.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno periode 2014-2019. (Foto: Instagram/@kemensetneg.ri)

Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengatakan proses penunjukan nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada dibawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Sementara ini di bawah Pak Pratikno. Semua prosesnya di bawah Pak Pratikno," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Baca juga: Kriteria Dewan Pengawas Tuntutan Wadah Pegawai KPK

Namun, Praktikno tidak bekerja sendiri ketika memilih Dewan Pengawas KPK. Misalnya, saat mendengar masukan dari berbagai pihak, Pratikno akan berkoordinasi dengan tim yang lain yang berada di bawahnya.

"Tentu Pak Pratikno melibatkan pihak-pihak tertentu, tidak ada batas sebenarnya. Kalau kemarin waktu menteri kan melibatkan tujuh orang yang ditentukan, kalau ini tidak," ujarnya.

Meski proses pemilihan Dewan Pengawas KPK di bawah Pratikno, ia memastikan nama-nama yang diproses betul-betul kredibel, terbaik, kompeten, dan profesional. Hanya saja, siapa nama Dewan Pengawas KPK saat ini belum secara khusus disebutkan.

"Tidak ada nama yang secara khusus disebutkan, yang ada hanya bahwa kriteria itu saja. Kalau mereka lulus S1, mereka berusia 55 tahun, mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan," tuturnya. []

Berita terkait
Dewan Pengawas KPK Cenderung Orang Dekat Jokowi
Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden dikritik Direktur PUSaKO, Feri Amsari.
Jokowi Tunjuk Dewan Pengawas KPK Secara Transparan
Juru bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman memastikan penunjukan Dewan Pengawas KPK akan berjalan secara transparan.
Tolak Dewan Pengawas KPK, ICW Tak Rekomendasi Nama
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan penolakan terhadap pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi.
0
Ukraina dan Moldova Resmi Sebagai Kandidat Anggota Uni Eropa
KTT Uni Eropa akhirnya memberikan status “kandidat resmi“ kepada Ukraina dan Moldova yang disebut sebagai momen unik dan bersejarah