Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman memastikan penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berjalan secara transparan. Karena, proses penunjukan melibatkan masyarakat untuk memberikan saran terhadap nama yang direkomendasikan menjadi Dewan Pengawas KPK.
"Prosesnya ini dengan mengundang pendapat langsung dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kompeten di bidangnya. Kemudian orang itu diundang, ditanyakan apa saja yang kita perlukan selama ini," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Baca: Tolak Dewan Pengawas KPK, ICW Tak Rekomendasi Nama
Mereka yang dilibatkan dalam proses seleksi calon Dewan Pengawas KPK, diberi kesempatan oleh Jokowi untuk memberi saran mengenai calon-calon tersebut. Tentunya menyesuaikan dengan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pindana Korupsi.
"Tentu dengan kriteria tertentu. Ada orang yang dimintai nasihat, ada orang yang menyampaikan melalui setneg atau secara langsung ke presiden," tuturnya.
Menurut Fadjroel, selama 20 tahun terakhir pemerintah sudah jelas menolak terhadap perilaku anti korupsi. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat lembaga anti rasuah, salah satu caranya dengan penunjukan Dewan Pengawas KPK.
"Praktis masyarakat ini antikorupsi. Baik masyarakat, pemerintahannya, seperti itu. Tidak perlu ada keragu-raguan dalam titik ini sebenarnya," ucap dia. []
