Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan tengah melakukan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi BLK dilakukan secara terstruktur dan masif guna memberikan dampak yang signifikan sektor ketenagakerjaan nasional serta sebagai upaya untuk menekan laju pengangguran akibat pandemi Covid-19.
"Pada perkembangan ke depan, BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta, tugas dan fungsinya akan mengalami penambahan, tidak hanya fungsi pelatihan, namun juga fungsi-fungsi penempatan seperti pelayanan penempatan, pelatihan wirausaha dan inkubasi bisnis, serta pelatihan untuk pekerja migran," kata Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2020 wilayah Timur, di Balai Latihan Kerja Lombok Timur, Jumat, 6 November 2020.
Budi menyampaikan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
Yang terpenting perubahan paling substansial pada Transformasi BLK adalah pada integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan
Reformasi kelembagaan akan mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis daring, serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM. Diantaranya membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.
Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi, implementasi Long Term Training, fokus pelatihan pada sektor prioritas, penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK, penyiapan peserta pemagangan luar negeri dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
"Di satu sisi yang terpenting perubahan paling substansial pada Transformasi BLK adalah pada integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan, nantinya pengantar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha," jelas Budi.
Sementara itu, Kadisnaker Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wismaningsih Drajadiah, menyampaikan saat ini dinas ketenagakerjaan provinsi NTB tengah berkonsentrasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Menurutnya, pihak pengelola kawasan tersebut menjanjikan kebutuhan tenaga kerja lokal sebanyak 69 persen dari kuota tenaga kerja yang dibutuhkan.
"Ini merupakan kesempatan besar dan juga menjadi perhatian besar dari kami dalam menyiapkan Sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi guna dapat terserap dan memenuhi kuota yang diinginkan," kata Wismaningsih.
Rakor ini turut dihadiri kurang lebih 200 orang peserta baik yang hadir disini maupun yang mengikuti melalui online yang berasal dari 9 satuan kerja (satker) UPTP wilayah timur, 50 satker UPTD wilayah timur yang merupakan binaan dari 9 UPTP, 1 satker Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta 49 satker Bappeda provinsi, kabupaten, kota wilayah timur.
Dalam kesempatan tersebut juga turut diserahkan sertifikat ISO 9001 kepada BLK dengan sistem manajemen mutu pelatihan terbaik yang diberikan kepada, BLK Lombok Timur, BLK Makassar, BLK Samarinda, UPTD BLKI Balikpapan, yang diserahkan langsung oleh Dirjen Binalattas Budi Hartawan. []
Baca juga:
- Kemnaker Sebut Pencairan Subsidi Gaji Capai 95 Persen
- Kemnaker-BP2MI Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kemnaker: Semua Pihak Sudah Terlibat Pembahasan UU Cipta Kerja
