Profil Harbrinderjit Singh Dillon

Harbrinderjit Singh Dillon atau HS Dillon meninggal dunia di RuS Siloam Bali, Senin, 16 September 2019. Ia adalah pakar pertanian Indonesia.
Harbrinderjit Singh Dillon alias HS Dillon. (Foto: Instagram/@susaningtyasnefokertopati)

Jakarta - Pegiat antikorupsi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Harbrinderjit Singh Dillon atau HS Dillon meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Bali, Senin, 16 September 2019. 

Dikabarkan, pakar pertanian itu menghembuskan napas terakhir akibat komplikasi penyakit jantung dan paru-paru. Dia telah dirawat di RS Siloam Bali sejak 19 Agustus 2019. 

HS Dillon lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 23 April 1945. Merupakan putra bungsu dari Partap Singh dan Dhan Kaur. Keluarganya merupakan salah satu keluarga Singh yang terkemuka di Kota Medan. Sejak kecil, dia sudah memiliki ketertarikan pada pertanian dan pedesaan.

Sejak kecil ia telah melihat secara langsung pergulatan hidup para petani, orang desa, dan buruh perkebunan dalam mengarungi hidup. Dillon sangat bersimpati kepada nasib buruh perkebunan di Sumatera Utara yang tetap menderita meski telah bekerja dengan habis-habisan.

Namun, para elite perkebunan justru hidup dengan gaya borjuis. Dari kenyataan itu Dillon ingin mengabdikan diri di bidang pertanian. Iapun mulai secara fasih menyuarakan kesengsaraan para petani dan buruh perkebunan.

Pada tahun 1983, Dillon berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi doktor di bidang pertanian di Cornell University, Ithaca, New York. Disertasi doktoralnya berjudul "Growth with Equity: the Case of the North Sumatera Smallholder Development Project."

Menurut Dillon, pertanian harus menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Karena ide-idenya itu, dia terpilih menjadi orang Indonesia dan Asia pertama yang berhasil memenangkan pemilihan President, Graduate Students of Agriculture Economics di Cornell University. Dillon juga pernah menjabat sebagai Vice President di Asian Society of Agricultural Economist.

Ia juga pernah dipercaya Menlu Ali Alatas sebagai utusan khusus untuk membantu Jacques Diouf menjadi Dirjen Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1993. Ia menjadi sosok yang mempunyai ide untuk mendirikan agroindustri dan Bank BUMN Perkebunan, PTP Agrintara dan Agrobank.

Karirnya yang cemerlang itu membuatnya diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas pada Kabinet Pembangunan V dengan Mentan Wardojo tahun 1990-1996.

Dillon menikahi seorang lulusan dokter FK UI, Drupadi Harnopidjati yang memiliki minat besar pada sejarah dan kultur Indonesia. Dari pernikahannya, ia dikaruniai tiga anak, yakni Haryasetyaka Singh Dillon, Mahawira Singh Dillon, dan Mahareksha Singh Dillon.

Pendidikan

  • SD Santo Josef Medan
  • SMP Santo Thomas Medan
  • SMA 1 Teladan Medan
  • Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU)
  • Universitas Cornell, Ithaca, New York (Ph.D: 1983)

Karier

  • Tenaga ahli diperbantukan pada Ketua Tim Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan, Direktorat Jenderal, Departemen Perkebunan (1983-1985)
  • Kepala bagian Pengkajian Komoditas Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Departemen Pertanian (1985-1990)
  • Ketua Tim Konsolidasi Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PT Perkebunan Departemen Pertanian (1994)
  • Ketua Tim Perumus Konsolidasi BUMN Sektor Pertanian, Departemen Pertanian (1994)
  • Kepala Biro Tata Usaha BUMN, Departemen Pertanian (1994)
  • Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas (1990–1996)
  • Direktur Eksekutif Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS)(1997-sekarang)
  • Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-sekarang)
  • Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000)
  • Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001)
  • Penasihat Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan (Februari 2001)
  • Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Maret 2001-Oktober 2001)
  • Direktur Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan
  • Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan (2011-2014)
Berita terkait
Pengesahan Revisi UU KPK Oleh DPR Bisa Digugat
Pengesahan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ilegal karena tidak memenuhi kuorum. Paripurna itu bisa digugat jika ada pihak yang mau.
Aktivis Pamekasan Beda Haluan Soal Tembakau
Beberapa aktivis di kota Pamekasan beda haluan dalam mengawal masalah tata niaga Tembakau yang menjadi polemik di Pamekasan.
Aktivis PRD: Isi Kepala BJ Habibie Pro Demokrasi
Aktivis PRD, Ken Ndaru menilai BJ Habibie telah memiliki pemikiran pro demokrasi jauh sebelum era orde baru tumbang.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.