Jakarta - Menteri Hukum dan HAk Asasi Manusia (Menkumham) 2019-2024 Yasonna Laoly memprioritaskan omnibus law yang dititipkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan memangkas berbelitnya birokrasi untuk investasi di Indonesia.
Omnibus law dapat menyederhanakan Undang Undang yang menghambat laju investasi. Jokowi sempat menuturkannya dalam pidato pertama selepas dilantik menjadi presiden RI 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019.
"Ada beberapa titipan dari bapak presiden kepada saya pada waktu wawancara kemarin. Fokus bagi pembangunan sumber daya manusia dalam rangka penyelesaian Undang-undang omnibus law," kata dia dalam sambutan serah terima jabatan di Kemnkumham, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.
Dalam mencapai tujuan yang diinginkan Jokowi itu, pria asal Nias, Sumatera Utara ini telah memanggil pejabat eselon I untuk memberi arahan agar bekerja lebih keras lagi. Dia menyebut capaian selama lima tahun terakhir harus dipertahankan.
"Telah banyak capaian yang kita lakukan yang kita peroleh pada periode lima tahun lalu. Dan semua perubahan lebih cepat," kata dia.
Sejalan dengan arahan Jokowi, Yasonna juga mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk mengevaluasi dan merevisi semua peraturan yang dapat menghambat investasi.
"Di tengah kondisi global, kecepatan, kreatifitas, inovasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita sebagai pembuat regulasi, standarnya cepat mengambil keputusan, mereform dan menjemput bola," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Terakhir, Yasonna mengingatkan kepada pegawai Kemenkumham agar tidak main-main dengan kewenangannya. "Untuk seluruh jajaran untuk taat asas seperti kita sampaikan, hati-hati, waktu telah berubah tidak ada lagi (penyelewengan) seperti saat birokrasi seperti model lama," tutur dia.
